Sandiaga Khawatir Peretasan PDN Tekan Kunjungan Wisatawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjamin tidak ada dampak peretasan Pusat Data Nasional (PDN) terhadap wisatawan.

Namun, Sandiaga khawatir masalah PDN dapat menurunkan kunjungan pariwisata nasional jika tidak ditangani dengan baik.

"Kemenparekraf sistem kita dalam posisi on untuk pelayanan publik," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).

"Tetapi tentu kalau ini tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan kementerian akan panjang, berita negatif jangka menengah, saya harus memastikan ini tidak mengganggu kunjungan wisman ke Indonesia," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Sandiaga mengakui, masalah pada pusat data sempat mengganggu tiga pintu masuk, yaitu pintu masuk wisatawan di Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Namun, pihaknya mampu mengatasi hal tersebut dengan melakukan desktop audit atau proses audit yang fokus pada dokumentasi dan sertifikasi.

Per hari ini, jumlah wisatawan dari tiga pintu masuk itu masih bertumbuh dengan baik.

"Per hari ini kunjungan wisatawan dari tiga pintu utama masih bertumbuh dengan baik. Saya masih cek Bali masih di angka 20.000, itu merupakan angka bertumbuh di atas 30 persen dibandingkan tahun lalu," ujar dia. 

Sebelumnya diberitakan, PDN diretas dan diserang virus Ransomware LockBit 3.0. Peretasan ini diketahui pada tanggal 20 Juni 2024 dengan bermasalahnya sistem imigrasi.

Bobolnya PDN membuat pemerintah dicecar DPR RI. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyentil pemerintah bahwa persoalan atas tidak adanya back up data sistem pusat data nasional (PDN) yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Baca juga: Menko Polhukam Pimpin Rapat Bahas Penggantian PDN yang Diserang Ransomware

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Meutya menegaskan, persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola.

Dia menyebut, pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.

"Kalau enggak ada back up, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," ujar Meutya.