Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

INSIDEN serangan Ransomware LockBit 3.0 yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 20 Juni 2024, telah menyebabkan gangguan signifikan pada berbagai layanan publik di 282 instansi pemerintahan.

Pemerintah, melalui Konferensi Pers pada 26 Juni 2024, tentang update mengenai PDNS 2, menyampaikan bahwa data yang telah terkena ransomware di PDNS yang dikelola oleh PT Telkom tidak bisa dipulihkan kembali, meskipun penanganan telah dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Bareskrim Polri.

Baca juga: Ransomware pada PDN: Pentingnya Backup dan Disaster Recovery

Pemerintah juga menyampaikan bahwa saat ini skala prioritas pemulihan dilakukan di 44 instansi pemerintah yang memiliki sistem dan data cadangan (backup) untuk layanan publiknya.

Kejadian ini memunculkan pertanyaan penting mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kegagalan sistem tersebut.

Ruang lingkup dan model layanan PDN

Layanan Pusat Data Nasional (PDN) adalah layanan cloud pemerintah yang menyediakan berbagai jenis layanan seperti IaaS, PaaS, SaaS, SECaaS, BaaS, Cloud Computing, Colocation, Network, Perubahan Spesifikasi, dan Domain Name Server (DNS).

Layanan ini diberikan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Direktorat LAIP), Ditjen Aplikasi Informatika, Kemenkominfo sebagai pengelola layanan PDN kepada pengguna (tenant).

Layanan PDN dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Karena PDN saat ini masih dalam proses pembangunan, Kemenkominfo juga menyelenggarakan layanan PDNS bersama penyedia layanan pusat data lokal, salah satunya Telkom Sigma.

Layanan PDNS ini dapat digunakan oleh semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki fitur dan layanan seperti Government Cloud Computing.

Layanan PDNS merupakan bagian dari ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemenkominfo. Layanan PDN menerapkan model "Shared Responsibility" atau berbagi peran dan tanggung jawab antara pengelola layanan PDN dan pengguna layanan PDN seperti Ditjen Imigrasi dan instansi pusat dan daerah lainnya yang menggunakan layanan PDN.

Baik pengelola layanan PDN dan pengguna layanan PDN harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik yang diselenggarakan.

Hal ini merujuk pada amanat Pasal 15 UU ITE No 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 PP PSTE 71 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Model layanan PDN tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan PDN (Government Cloud).

Pengguna layanan PDN memiliki hak untuk mendapatkan layanan tanpa dikenakan biaya setelah menandatangani Surat Persetujuan Penggunaan Layanan.

Namun, pengguna layanan PDN bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengamanan aset yang mereka tempatkan di dalam layanan cloud PDN, yang mencakup server virtual, sistem operasi, aplikasi, data, serta hak akses.