Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?

Dalam peradaban dunia yang sudah 4.0, kejahatan siber adalah konsekuensi. Pusat data diretas, server di-take down, dan berbagai kejahatan dunia online lainnya sudah menjadi kejahatan baru di era digital sekarang.

Memang benar bahwa serangan siber ransomware juga terjadi di negara-negara maju sebagaimana disampaikan Menkominfo Budi Arie.

Ancaman ransomware adalah masalah global yang tidak mengenal batasan geografis atau tingkat kemajuan teknologi suatu negara. Indonesia pun tidak luput dari serangan tersebut.

Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Serangan ini telah menargetkan berbagai sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan bisnis di negara-negara maju.

Di Amerika Serikat pada 2021, serangan ransomware yang terkenal adalah serangan Colonial Pipeline yang mengganggu pasokan bahan bakar di sepanjang Pantai Timur AS.

Kanada pada 2017 mengalami serangan ransomware terhadap beberapa institusi kesehatan dan pendidikan yang mengakibatkan gangguan besar dalam layanan.

Inggris juga pada 2017 mengalami gangguan layanan kesehatan di seluruh negeri akibat serangan ransomware.

Sedangkan di Jerman, serangan siber ransomware menargetkan perusahaan besar seperti Continental dan institusi publik.

Pertanyaannya, karena negara-negara maju juga mengalami serangan siber ransomware, apakah peristiwa yang sama terjadi di Indonesia dapat dimaklumi? Apakah Menteri Kominfo tidak perlu diminta pertanggungjawabannya?

Memaklumi serangan ransomware di Indonesia bukanlah soal membandingkan tingkat perkembangan teknologi atau keamanan siber suatu negara. Ini lebih berkaitan dengan pemahaman bahwa ancaman siber bersifat global dan dapat menargetkan siapa saja.

Pemerintah Indonesia harus diaudit upaya meningkatkan pertahanan dan kesiapan menghadapi ancaman tersebut. Apakah negara sudah memiliki sistem dan protokol keamanan siber yang lebih baik?

Meski ancaman itu bersifat global, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastrukturnya.

Ketika terjadi serangan siber ransomware, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan yang memadai telah diambil dan respons efektif diterapkan untuk memitigasi dampaknya.

Pemerintah menggunakan contoh negara lain merupakan pengalihan perhatian dari tanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan mitigasi.

Laporan Verizon's Data Breach Investigations Report (DBIR) secara konsisten mengeluarkan temuan setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa kesalahan manusia merupakan salah satu penyebab utama insiden siber.