Hari Ini, SYL dkk Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan Gratifikasi di Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membacakan requisitoir atau surat tuntutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jumat (28/6/2024).

Dalam sidang ini, jaksa KPK akan membacakan tuntutan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

"Untuk pembacaan tuntutan pidana dari penuntut umum hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Baca juga: SYL Akui Berikan Uang Rp 1,3 M ke Firli Bahuri Dalam BAP Polisi

Sidang pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa oleh jaksa Komisi Antirasuah ini bakal digelar di ruang Prof Muhammad Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Dalam perkara ini, SYL dan kedua anak buahnya itu didakwa telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi di lingkungan Kementan RI dengan total Rp 44,5 miliar.

“Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar total Rp 44.546.079.044,” kata Jaksa KPK Masmudi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024.

Jaksa menjabarkan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian RI pada awal Tahun 2020 SYL mengumpulkan dan memerintahkan Staf Khusus Menteri Pertanian RI Bidang Kebijakan Imam Mujahidin Fahmid, Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan ajudannya, Panji Harjanto, untuk melakukan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan RI.

Menurut jaksa KPK, pengumpulan uang oleh beberapa orang kepercayaan SYL ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya.

“Terdakwa juga menyampaikan adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada terdakwa,” ungkap jaksa KPK.

Selain itu, SYL juga disebut mengancam jajaran di bawahnya apabila tidak dapat memenuhi permintaan ini maka jabatannya dalam bahaya dan dapat dipindahtugaskan atau di-non job-kan.

“Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkap Jaksa KPK.

Bantah peras anak buah

Dalam sidang ini, SYL juga sempat membantah bahwa dirinya pernah memerintahkan Kasdi Subagyono untuk mengumpulkan uang dari pegawai demi kepentingan operasional menteri.

Hal ini disampaikan SYL saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementan, Senin (24/6/2024). "Pernah enggak mendengar ada sharing pengumpulan dana dari para eselon I?" tanya Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang.

"Saya tidak pernah dengar, saya baru dengar setelah di persidangan. Saya disumpah kan," kata SYL. "Saudara tidak memerintahkan?," tanya Rianto lagi. "Tidak pernah," jawab SYL.

Baca juga: SYL Klaim Beri Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Metro: Menarik, Akan Kami Cek

Rianto pun bertanya kembali soal ada atau tidaknya tugas khusus dari SYL kepada Kasdi agar menggalang dana untuk keperluan pribadi SYL. SYL pun menegaskan bahwa ia baru mendengar adanya pengumpulan dana tersebut baru ia dengan dalam persidangan.

SYL juga menyanjung Kasdi sebagai sosok yang taat terhadap aturan sehingga mustahil untuk mengumpulkan uang demi kepentingannya.

"Saya ingin garisbawahi Yang Mulia, menambahkan. Sekjen ini Pak Kasdi sangat profesional, dia sangat akademik, dia sangat patuh terhadap aturan," kata SYL.

"Dia orang yang selama ini menjadi imam saya kalau sembahyang, jadi saya tidak yakin kalau itu terjadi," ujar dia melanjutkan. "Intinya Saudara tidak pernah memerintahkan Sekjen?" tanya Rianto lagi. "Saya kira tidak, insya Allah tidak," ucap SYL.

SYL juga membantah pernah memberi ancaman bakal mengganti anak buahnya yang tidak mengikuti perintah. Ia mengeklaim tidak pernah mengganti pegawai.

Dalam perkara ini, SYL dkk didakwa melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun SYL juga tengah dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang saat ini masih bergulir di tahap penyidikan oleh KPK.