Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Kompas.com - 28/06/2024, 05:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masih bisa bersyukur dan mengucap "alhamdulillah" usai sistem  pusat data nasional (PDN) diretas. 

Budi bersyukur karena pelaku yang meretas sistem PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi.

Jika sampai negara yang melakukan serangan, kata dia, maka permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat.

Baca juga: Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Memang masih ada laporan dari tim juga yang terus terang tidak bisa kita ekspos terbuka. Laporan tim yang sedang kerja di Surabaya. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana," ujar Budi.

"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara, berat," sambungnya.

Baca juga: Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Budi lantas memberi contoh jika pelaku peretasan adalah negara. Dia mencontohkan pemerintah Arab Saudi yang diserang oleh hacker asal Iran.

Dia menilai, apa yang dialami oleh Arab Saudi itu berat, karena pelakunya adalah Iran yang merupakan sebuah negara.

"Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggota Komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," imbuh Budi.

Baca juga: PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN.

Namun, Budi menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker.

Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com