JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik menyampaikan reaksi atas keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur-calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Partai politik yang menyampaikan pandangan atas keputusan PKS adalah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dari bidang teknologi, pemerintah menyatakan pasrah kehilangan data berharga karena sebagian data kementerian/lembaga yang tersimpan pada Pusat Data Nasional (PDN) sementara diretas melalui metode ransomware.
Baca juga: Demi Golden Ticket, PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi memutuskan untuk mengusung mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan eks Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju sebagai cagub dan cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan keputusan itu diambil setelah PKS menggelar rapat pada Kamis (20/6/2024) lalu.
"Telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal cagub dan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta," kata Syaikhu dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Selasa (25/6/2024).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, partainya menghormati langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hendak mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.
"Ya kita hormati," kata Wibi kepada awak media pada Selasa (25/6/2024) di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran.
Baca juga: Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menganggap PKS blunder dengan mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Menurut Huda, duet tersebut menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain.
"Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," ujar Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga merespons ajakan PKS agar mendukung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.
Eriko menyebut, pihaknya masih mengupayakan agar kadernya bisa diajukan menjadi bakal calon gubernur dalam pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November mendatang.
Baca juga: PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul
"Ya tentu kami melihat ini satu hal yang menarik. Tetapi bagi kami, kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun," kata Eriko di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.
Akan tetapi, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.
Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih
Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).
Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi itu masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain.
Atas dasar itu, dia meyakini data-data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.
Baca juga: PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah
“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” kata Herlan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.