Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Kompas.com - 28/06/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik menyampaikan reaksi atas keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur-calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Partai politik yang menyampaikan pandangan atas keputusan PKS adalah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari bidang teknologi, pemerintah menyatakan pasrah kehilangan data berharga karena sebagian data kementerian/lembaga yang tersimpan pada Pusat Data Nasional (PDN) sementara diretas melalui metode ransomware.

Baca juga: Demi Golden Ticket, PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

 

1. Respons PDI-P, Nasdem, dan PKB Usai Duet Anies-Sohibul Iman Diumumkan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi memutuskan untuk mengusung mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan eks Presiden PKS Sohibul Iman untuk maju sebagai cagub dan cawagub di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan keputusan itu diambil setelah PKS menggelar rapat pada Kamis (20/6/2024) lalu.

"Telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal cagub dan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta," kata Syaikhu dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Selasa (25/6/2024).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, partainya menghormati langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hendak mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kita hormati," kata Wibi kepada awak media pada Selasa (25/6/2024) di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran.

Baca juga: Golkar Sebut Duet Anies-Sohibul Bisa Munculkan Poros Baru di Pilkada Jakarta 2024

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menganggap PKS blunder dengan mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Huda, duet tersebut menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai lain.

"Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," ujar Huda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga merespons ajakan PKS agar mendukung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Eriko menyebut, pihaknya masih mengupayakan agar kadernya bisa diajukan menjadi bakal calon gubernur dalam pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November mendatang.

Baca juga: PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

"Ya tentu kami melihat ini satu hal yang menarik. Tetapi bagi kami, kami kan konsisten bahwa kami menginginkan kader kami maju, kader kami untuk dimajukan siapapun," kata Eriko di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

2. Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Sepekan sudah Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024).

Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.

Akan tetapi, sejumlah upaya yang dilakukan tidak berhasil melawan serangan ransomware dari peretas.

Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Pemerintah akhirnya mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu (26/6/2024).

Meski begitu, Herlan mengeklaim bahwa data-data yang terenkripsi itu masih berada di dalam server PDN dan tidak berpindah ke lokasi lain.

Atas dasar itu, dia meyakini data-data milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tersebut tidak akan bocor atau tersebar luas.

Baca juga: PDN Diretas, Menkominfo Akui Komitmen Indonesia dalam Pertahanan Siber Rendah

“Audit sementara yang dilakukan BSSN, data itu hanya di-encrypt, terenkripsi tapi di tempat. Dan sekarang sistem PDN sudah kita isolasi, tidak ada yang bisa mengakses, kita putus akses dari luar,” kata Herlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com