Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Kompas.com - 27/06/2024, 20:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mencecar Menkominfo Budi Arie Setiadi yang dinilai lamban dalam menangani peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Dave menyampaikan itu lantaran Budi Arie sebelumnya menyinggung bahwa hampir semua negara, termasuk negara besar, yang pernah terkena serangan ransomware.

"Tadi bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, bahkan negara hebat pun seperti negara maju yang Singapura dan Amerika Serikat juga pernah terkena ransomware," kata Dave dalam rapat, Kamis (27/6/2024).

"Tapi penanganannya itu dalam hitungan jam, Pak, enggak sampai harian. Apalagi sampai dengan satu minggu baru bisa terselesaikan," lanjutnya.

Baca juga: Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Menurut Dave, negara lain bisa dengan cepat mengatasi serangan ransomware, bahkan hingga mengunci sampai mem-back up data, untuk mengantisipasi terjadinya serangan lanjutan. 

Namun, kata politikus Golkar itu, hal tersebut justru tidak dilakukan Indonesia.

"Terakhir bapak bilang dari sejumlah instansi hanya 44 yang terselamatkan, lainnya itu terlock akibat dari ransomware. Nah lalu bagaimana dengan data mereka itu, karena itu kan menyangkut data orang," tanya Dave.

Ia kemudian menyinggung berbagai permintaan dari Menkominfo kepada DPR. Semisal soal permintaan membentuk atau melakukan revisi undang-undang.

Segala permintaan tersebut, sebut Dave, sudah dilakukan dan disanggupi DPR.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

"Kominfo minta kita untuk revisi UU ITE ketiga kalinya, sudah kita lakukan, meminta untuk kita menyelesaikan UU PDP, sudah kita selesaikan, lalu bapak perlu apa lagi untuk kita memberikan keselamatan akan data masyarakat kita? Untuk bisa menjamin dunia digitalisasi kita bisa tetap berjalan?" ujar Dave.

Jika Kominfo meminta tambahan anggaran, menurut Dave, hal itu pun sudah selalu disetujui oleh DPR.

Lantas ia bertanya, di mana letak kelemahan atau kekurangan sehingga serangan atau peretasan data terus menerus terjadi di Indonesia.

"Apakah butuh UU baru atau butuh tambahan dana lagi? Butuh tambah anggaran lagi? Anggaran Kominfo dari sejak 2019 sampai Tahun Anggaran 2024 itu sudah hampir sudah lebih bahkan dari Rp 100 triliun. Jadi, kekurangannya di mana?" pungkasnya.

Baca juga: Budi Arie Beberkan Kronologi Serangan Siber ke PDN yang Bikin Layanan Lumpuh

Diberitakan sebelumnya, Budi Arie menyampaikan bahwa tidak ada negara di dunia yang tidak terkena virus atau serangan ransomware, seperti yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) milik Indonesia pada beberapa waktu terakhir.

"Kita bisa lihat, ini ransomware, tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan Ransomware," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Kamis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Budi membeberkan beberapa negara besar dan maju yang juga mengalami serangan ransomware, misalnya Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan Kanada.

Dia menyebutkan, Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware, dibandingkan dengan Amerika Serikat (40,34 persen) atau Kanada (6,75 persen).

Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) ini menyebutkan, serangan ransomware menjadi jelas menjadi perhatian seluruh dunia karena melanda banyak negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wilayah Udara IKN Akan Di-'cover' Radar GCI Buatan Perancis

Wilayah Udara IKN Akan Di-"cover" Radar GCI Buatan Perancis

Nasional
ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

ICW Sebut Orang-Orang Kompeten Trauma dengan Pelemahan KPK 2019

Nasional
Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Menlu Retno Hadiri Pertemuan Doha III, Bahas Nasib Afghanistan Setelah Dikuasai Taliban

Nasional
Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Respons Parpol soal Putusan KPU yang Akomodasi Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

KPK Blak-blakan Akui Ada Persoalan Hubungan dengan Polri dan Kejagung

Nasional
Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat yang Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca-Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com