Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa 26 RUU Kabupaten/Kota ke Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Keputusan tersebut disetujui dalam rapat kerja Komisi II DPR RI mengenai bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri PPN/ Bappenas RI, dan Ketua Komite I DPD RI, Kamis (27/6/2024).

"Saya izin tanya dan menawarkan meminta persetujuan kepada kita semua apakah kita setuju 26 RUU ini kita putuskan pada tingkat I dan kita teruskan untuk diambil putusan tingkat II," ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Kamis siang.

"Setuju," jawab anggota, diikuti ketukan palu oleh Doli.

Baca juga: Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Sebelum keputusan diambil, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini partai mereka, dan semuanya menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan 26 RUU Kabupaten/kota ke tahap berikutnya.

RUU tersebut membahas tentang kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat untuk menyediakan aturan terkait dinamika sosial, politik, dan ekonomi masing-masing wilayah.

RUU tersebut juga akan mengakui karakteristik unik setiap kabupaten/kota, termasuk ciri geografis, potensi sumber daya alam, serta keragaman suku dan budaya.

Ketua Panja 26 RUU tentang Kabupaten/Kota Syamsurizal mengatakan RUU ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 bab dan 10 pasal, sedangkan bagian kedua terdiri dari 3 bab dan 9 pasal.

Baca juga: Bapanas: 68 Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan

Berikut rincian RUU Kabupaten/Kota yang disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan dalam rapat paripurna berikutnya:

1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau

2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung

3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung

4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung

5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi

6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi