Pastikan Bansos Beras Lanjut Sampai Desember, Jokowi Sebut Anggaran Mencukupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan penyaluran bantuan beras (bansos beras) dilanjutkan hingga Desember 2024.

Presiden pun menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi untuk meneruskan bansos tersebut.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat elakukan peninjauan stok beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/7/2024).

Baca juga: Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," ujar Jokowi sebagimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Presiden juga mengungkapkan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh APBN dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kilogram per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyoroti bahwa Bulog memiliki stok beras yang mencukupi, dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional.

Sementara itu, persediaan beras di Gudang Bulog Buntok sendiri ada 1.500 ton.

Mengenai fluktuasi harga beras, Presiden menjelaskan bahwa saat ini harga pangan di seluruh dunia mengalami kenaikan akibat penurunan produksi.

"Kenapa produksinya turun? Karena ada gelombang kekeringan, gelombang panas yang panjang di negara-negara, bukan hanya Indonesia," papar Presiden.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Bansos Beras Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2024

Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk menggenjot produksi padi agar meningkat.

Harapannya harga beras bisa turun. Namun, Kepala Negara pun menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepuasan petani dan keterjangkauan harga untuk konsumen.

"Pemerintah harus menjaga keseimbangan yang tidak mudah, menjaga keseimbangan agar harganya (membuat) petani senang, harga di pasar, masyarakat juga senang. Tapi ya itu enggak mudah," tutur mantan Gubernur Jakarta itu.