Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Kompas.com - 27/06/2024, 16:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar jumlah dokter spesialis di Indonesia terus ditambah setelah meninjau RSUD Tamiang Layang yang berada di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah pada Kamis (27/6/2024).

Jokowi mengatakan, RSUD Tamiang Layang serta banyak rumah sakit lain di tanah air punya masalah serupa, yakni kekurangan dokter spesialis.

"Memang yang banyak, yang enggak ada itu spesial jantung, syaraf, sama untuk yang kanker. Di mana-mana sama. Oleh sebab itu, harus dikejar sebanyak-banyaknya dokter spesialis yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi, Kamis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa salah satu alasannya sering mengunjungi rumah sakit di daerah adalah untuk mengecek kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit.

Baca juga: Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Selain itu, ia juga ingin memastikan kesiapan rumah sakit dalam menerima dan mengoperasikan peralatan medis canggih yang segera didistribusikan oleh pemerintah. 

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, jika sumber daya manusia di rumah sakit belum cukup atau belum siap, Kementerian Kesehatan akan melakukan pemerataan.

"Kalau alatnya dikirim, SDM-nya ada apa tidak? Ada yang siap, ada yang belum siap. Ada yang sudah cukup, masih banyak lagi yang belum cukup. Itulah yang akan dikejar oleh Pak Menteri Kesehatan," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kerap menerima keluhan soal ketersediaan dokter spesialis saat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Ia menuturkan, produksi dokter spesialis di dalam negeri memang menjadi pekerjaan besar, mengingat rasio dokter spesialis hanya 0,47 per 1.000 penduduk.

Peringkat ketersediaan dokter spesialis pun berada di urutan ke-147 sedunia dan peringkat ke-9 di antara negara-negara Asia Tenggara.

Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Indonesia masih kekurangan dokter umum sekitar 124.000, dan kekurangan dokter spesialis sebesar 29.000 orang.

Masalah lainnya, distribusi dokter spesialis tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pemangku kebijakan untuk membuat terobosan agar produksi dokter spesialis lebih cepat lewat pendidikan berbasis rumah sakit maupun universitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi 'Online'

Kepada Polri, Puan: Berantas Segera Para Bandar Judi "Online"

Nasional
Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Ketua KPK Akui PR Besar Penggantinya Koordinasi dengan Polri dan Kejagung jika Ada yang Ditangkap

Nasional
PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

PDI-P Dinilai Sulit Kalahkan Koalisi Khofifah jika Tak Bermitra dengan PKB pada Pilkada Jatim

Nasional
Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Cak Imin Tegaskan PKB Tak Akan Pasangkan Anies dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Saat Kapolri Minta Maaf di HUT Ke-78 Bhayangkara, tapi...

Nasional
Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Komnas Perempuan Harap DKPP Sanksi Berat Ketua KPU jika Terbukti Lakukan Tindak Asusila

Nasional
Masyarakat Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Masyarakat Dirugikan Peretasan PDN Diimbau Lapor ke Posko Daring

Nasional
Pasca Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Pasca Peretasan, Aktivitas PDN Diawasi Langsung BSSN

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian 'Back Up' Data Berlapis

PDN Diretas, Pemerintah Wajibkan Kementerian "Back Up" Data Berlapis

Nasional
DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

DPR Anggap Menag Salahi Aturan, Komisi VIII Dorong Pembentukan Pansus

Nasional
Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Setelah PKS Ngotot Usung Sohibul Iman, PDI-P-PKB Siapkan Andika Jadi Alternatif Pendamping Anies

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Temukan Biang Kerok Peretasan PDN | Perdebatan Sekjen PKS Vs Kaesang

Nasional
Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Agar Tak Ada Haji Colongan, DPR Usul Masa Berlaku Visa Umrah, Kunjungan, dan Ziarah Dikurangi

Nasional
Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Kontras Sebut 7 Polisi Tewas dalam Konflik OPM di Papua Setahun Terakhir

Nasional
Tanggal 4 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com