Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Kompas.com - 26/06/2024, 15:42 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana bakal melaporkan dugaan anggota DPR bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ivan sebelumnya mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah yang bermain judi online.

"Ya, ya, ya, nanti akan saya sampaikan kepada MKD sesuai dengan arahan tadi," kata Ivan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta usai rapat, Rabu (26/6/2024).

Ivan mengaku belum bisa mengungkapkan dengan detail rincian jumlah anggota DPR maupun DPRD yang diduga main judi online karena harus memastikan dengan data yang ia miliki.

Ivan pun mempersilakan awak media untuk menanyakan dugaan anggota DPR bermain judi online kepada MKD setelah PPATK melapor.

Baca juga: PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

"Nanti tanya ke MKD ya," ujar Ivan.

Diberitakan sebelumnya, Ivan mengungkapkan ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online.

"Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesetjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu," kata Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu.

Ia menyebutkan, setiap anggota legislatif dapat menyetorkan uang deposit dari ratusan juta hingga Rp 25 miliar.

Sementara, perputaran uangnya secara umum mencapai ratusan miliar.

Baca juga: DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi Online ke MKD

 

"Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar," kata Ivan.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman lantas mengingatkan bahwa DPR mempunyai MKD yang dapat memproses etik anggota dewan karena bermain judi online.

"Di DPR ini kan ada MKD Pak, Mahkamah Kehormatan Dewan, bisa disampaikan itu Pak sehingga kita ada pendekatannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

Jokowi Gelar Rapat Bahas Rencana Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

Peretasan PDN, Perbaikan Pengamanan Data Pemerintah Mesti Dipercepat

Nasional
PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

PDN Diretas, Pemerintah Diminta Patuhi Standar Pengelolaan Data UU PDP

Nasional
Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

Pihak Firli Klaim Belum Terima Surat Perpanjangan Pencegahan

Nasional
PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

PPP Tawarkan Taj Yasin jadi Cawagub Jateng ke Gerindra dan PDI-P

Nasional
Sandiaga Khawatir Peretasan PDN Tekan Kunjungan Wisatawan

Sandiaga Khawatir Peretasan PDN Tekan Kunjungan Wisatawan

Nasional
Pemerintah Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

Pemerintah Sudah Temukan Biang Kerok yang Bikin PDN Diserang Ransomware

Nasional
Berdayakan UMKM, Kampus Umar Usman Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada Ajang Bina UMKM Award 2024

Berdayakan UMKM, Kampus Umar Usman Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada Ajang Bina UMKM Award 2024

Nasional
KPU Akomodasi Putusan MA, PKS: Kasihan Publik Terima Calon Kepala Daerah Belum Matang

KPU Akomodasi Putusan MA, PKS: Kasihan Publik Terima Calon Kepala Daerah Belum Matang

Nasional
KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

KPK Sita 40 Bidang Tanah Eks Bupati Kepulauan Meranti

Nasional
Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

Presiden RI yang Pernah Jalani Operasi Saat Menjabat dan Sudah Lengser

Nasional
PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

PPP: Putusan MA Bukan untuk Kaesang, melainkan Seluruh Rakyat

Nasional
PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

PDI-P Prioritaskan Andika Perkasa untuk Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

KPK: Kalau Kami Tangkap Jaksa, Kejagung Tutup Pintu Koordinasi, Polisi Juga

Nasional
Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com