Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang urung mengusulkan kadernya, Sohibul Iman, sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dan memilih mengusung Anies Baswedan dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan posisi politik mereka.

"Langkah PKS yang realistis ini menegaskan bahwa saat mereka mencalonkan Sohibul Iman baik sebagai bacalon gubernur atau bacalon wagub sebatas menjaga posisi tawar mereka kepada beragam koalisi politik hari ini," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/6/2024).

Selain itu, kata Agung, manuver PKS yang memasangkan Anies dengan Sohibul juga dianggap sebagai upaya mempertahankan efek "ekor jas" (coat tail effect) sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Agung menambahkan, upaya itu juga dianggap sebagai cara PKS supaya efek elektoral Anies tidak "dibajak" oleh partai lain dalam Pilkada Jakarta.

Baca juga: Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

"Perubahan sikap PKS dengan segera memasangkan Sohibul dengan Anies mengafirmasi bahwa partai pimpinan Ahmad Syaikhu ini tak ingin 'melepas' Anies begitu saja ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)," ujar Agung.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengungkapkan alasan partainya batal mengusung Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024.

Sohibul akhirnya diputuskan diusung sebagai bakal calon wakil gubernur DKI. Posisi bakal calon gubernur kini digantikan oleh Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta.

Syaikhu menyatakan, pembatalan ini terjadi karena PKS bersikap realistis melihat peta politik menjelang Pilkada Jakarta.

Baca juga: PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Nasdem: Kita Hormati

"Saya kira PKS juga realistis untuk pengusulan di DKI, itulah komposisi yang terbaik," kata Syaikhu di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Syaikhu menyampaikan, komposisi ini merupakan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS yang diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

DPP PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta.

"Kita melihat realitas kenyataan, bagaimana usulan dari DPW juga masukan-masukan dari berbagai pihak yang juga kita menampung," ucap Syaikhu.