Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut OTT "Hiburan", Pimpinan Dianggap KPK Remehkan Risiko Dihadapi Pegawai

Kompas.com - 24/06/2024, 15:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) koruptor sebagai hiburang dianggap tidak menghargai kerja keras para pegawai lembaga antirasuah itu yang melaksanakan tugas dengan penuh risiko.

Menurut mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, OTT adalah proses penegakan hukum yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Operasi itu, kata Yudi, dimulai dari penerimaan pengaduan masyarakat soal adanya dugaan tindak pidana korupsi, kemudian diverifikasi, dan jika benar, dilakukan penyelidikan hingga proses tertangkap tangan.

"Di mana pimpinan mengetahui dan menyetujui proses OTT dengan memberikan surat perintah penyelidikan dari Pimpinan KPK," kata Yudi dalam pernyataannya seperti dikutip pada Senin (24/6/2024).

Baca juga: KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi Zonk karena Koruptor Makin Pintar


Menurut Yudi, saat ini KPK memang belum kembali melakukan OTT. Dia memperkirakan hal itu dianggap mendorong penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Di samping itu, Yudi juga tidak sepakat dengan pernyataan Alexander yang menganggap OTT juga menjadi hiburan bagi masyarakat selain upaya penegakan hukum.

Yudi mengatakan, bentuk penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK memang beragam dan tidak selalu bergantung kepada OTT.

Akan tetapi, dia menyayangkan pernyataan Alexander yang seolah meremehkan upaya OTT sebagai bagian dari ikhtiar memerangi korupsi.

"Masalah OTT bukan satu-satunya cara, memang iya, tapi jangan sampai juga dibilang OTT hiburan saja," ucap Yudi.

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut OTT Hiburan agar Masyarakat Senang

Sebelumnya diberitakan, pernyataan kontroversial itu disampaikan Alexander pada pekan lalu, ketika dimintai tanggapan apakah KPK akan gencar menggelar OTT untuk memperbaiki citra lembaga yang terpuruk berdasarkan survei Litbang Kompas.

Alexander berharap pihaknya bisa berhasil menggelar OTT sebagai hiburan untuk masyarakat dalam waktu dekat.

“Ya okelah OTT, ya syukur-syukur lah kalian dapat nanti kan, ya buat hiburan, 'tinggggg', buat masyarakat senang,” ujar Alex saat ditemui awak media di Tebet, Jakarta, Jumat (21/6/2024) pekan lalu.

Alex mengatakan, persepsi publik terhadap KPK sangat dipengaruhi pemberitaan KPK yang menggelar OTT.

Ketika survei dilakukan beberapa waktu setelah KPK menggelar OTT, citra lembaga antirasuah menanjak. Namun, ketika KPK sudah lama tidak menggelar OTT KPK dianggap tidak bekerja dan citranya buruk.

Baca juga: Respons Putusan PT DKI, KPK Tegaskan Berwenang Tuntut Koruptor

Di sisi lain, kata Alexander, OTT saat ini sulit dilakukan karena koruptor telah mempelajari cara KPK melakukan tangkap tangan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Jaksa KPK: Pembelaan SYL Sebut Lakukan Instruksi Presiden, Tak Dapat Dibuktikan

Nasional
Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Kongres III Nasdem Turut Bahas Calon Ketum

Nasional
Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Jaksa KPK: Bantahan SYL Bertentangan dengan Alat Bukti di Persidangan

Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas 'Hacker'

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas "Hacker"

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN, dan Sejumlah Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com