Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi "Online" Lebih Pelik dari TPPO

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan kasus judi online lebih pelik dibandingkan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut karena penindakan yang dilakukan tidak hanya kepada individu yang menjadi pelaku judi.

Tetapi juga penindakan terhadap situs-situs judi online, hingga bandar yang mengelola perputaran uang.

“Pemberantasan dan penindakan itu mulai dari pemain, penyedia portal karena ada situs dan macam-macamya, kemudian tetap saja bandarnya,” ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: Gelar SMS Blast Bahaya Judi Online, Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, kata Muhadjir, penanganan judi online ini pun memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Sebab, para bandar kebanyakan berada di luar negeri, meski situs judi online tersebut dapat diakses dari Tanah Air.

“Bandar itu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu sebagian besar ada di luar negeri. Kerja sama interpol, antar negara, antar kementerian luar negeri itu penting. Memang ini lebih pelik dibandingkan penanganan TPPO,” kata Muhadjir.

Tak sampai di situ, pihak keluarga atau orang-orang di sekitar penjudi bisa ikut terdampak, bahkan menjadi korban, sehingga memerlukan perhatian pemerintah.

Baca juga: Menko Polhukam Pimpin Rapat Perdana Satgas Pemberantasan Judi “Online

“Korban itu adalah mereka yang mengalami atau menderita kerugian akibat perbuatan judi oleh penjudi itu, jadi bukan penjudinya,” ucap Muhadjir.

Sedangkan untuk penanganan kasus TPPO, kata Muhadjir, sudah bisa dijalankan dengan baik dari sisi pemantauan, pendataan korban hingga rehabilitasi korban.

“Ini kan sudah jalan, berdasarkan catatan kita jumlahnya kan cukup besar. Dan berdasarkan laporan yang saya pantau, BP2MI sudah bekerja sangat maksimal,” ungkap Muhadjir.

Dia kemudian mengaku sudah beberapa kali ikut menjemput korban di luar negeri sebagai Wakil Ketua Satgas Penanganan TPPO.

Baca juga: Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi Online

Setelah dijemput, para korban akan langsung diberikan pendampingan, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan agar bisa mencari pekerja, serta bantuan sosial.

“Mereka yang di luar negeri setelah ketahuan dimana dia tinggal nya kemudian kita angkut. Kemudian kami tempatkan di balai-balai pelatihan, bersama Kemenaker di balai latihan kerja, kemudian di balai keterampilan kemensos,” kata Muhadjir.

“Kemudian mereka kita beri bantuan-bantuan, untuk dari keluarga yang miskin juga kita beri bantuan sosial,” pungkasnya.