JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melempar klaim bahwa pemerintah serius memerangi judi online yang sudah memakan banyak korban.
"Pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (12/6/2024).
Jokowi mengatakan, judi online merupakan isu transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi.
Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas pemberantasan judi online.
“Yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi.
Baca juga: Marak Judi Online, Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan, Satgas Judi Online akan dibentuk lewat peraturan presiden (perpres) yang akan diterbitkan pekan ini.
Hadi mengatakan, satgas yang dibentuk pemerintah terbagi menjadi dua, yakni Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan.
“Pertama sasarannya adalah terkait akun-akun atau situs-situs judi online. Termasuk kita juga akan berkoordinasi dengan luar negeri terkait dengan penyimpanan-penyimpanan server-server tersebut,” kata Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).
Hadi menyebutkan, pemerintah menargetkan menghapus seluruh situs dan akun agar tidak dijadikan tempat bermain judi.
Kemudian, Satgas Penindakan juga akan menelusuri sekitar 5.000 rekening yang saat ini diblokir terkait judi online.
Baca juga: Menko Polhukam Ungkap Tugas yang Akan Diemban Satgas Judi Online
“Kalau memang itu adalah rekening judi online, kami akan telusuri, dan uangnya akan kami ambil semuanya, kami serahkan kepada negara supaya tidak terulang lagi,” kata Hadi.
Sementara itu, Satgas Pencegahan akan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terdampak agar tidak terjebak bermain judi online.
Hadi mengatakan, unsur Satgas Pencegahan itu diambil dari seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI/Polri.
Aparat terjerat judi online
Hadi juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mengawasi tingkah laku anak buahnya.
Sebab, tidak sedikit aparat pemerintah, termasuk TNI dan Polri, yang kecanduan judi online hingga memakan korban.
Seperti diketahui, ada seorang polisi wanita di Mojokerto yang tega membakar suaminya karena kesal gaji ke-13 yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga habis untuk judi online.
Baca juga: Menko Polhukam Minta Pimpinan TNI-Polri Awasi Anggota agar Tak Terjerat Judi Online
Selain itu, ada juga peristiwa anggota TNI dari Batalyon Kesehatan Divisi Infanteri I Kostrad dan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RI-PNG Batalyon Infanteri 7 Marinir yang bunuh diri karena terlilit judi online.
“Kami mengimbau kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga, termasuk TNI-Polri juga kerap memberikan perhatian khusus kepada seluruh jajarannya supaya tidak terjebak judi online,” kata Hadi.
Mantan panglima TNI ini menegaskan, judi online penting untuk diberantas karena 80 persen pemain judi online adalah kalangan masyarakat bawah.
"Ini merupakan kajian dan kami mohon doanya bisa memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya bisa terlaksana dengan baik,” kata Hadi.
Dapat bansos
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).
"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.
Baca juga: Klaim Sudah Bantu Korban Judi Online, Menko PMK: Mereka Dimasukkan Jadi Penerima Bansos
Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
Muhadjir mengatakan, judi online memiskinkan masyarakat.
"(Dampaknya) termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK," ucap Muhadjir.
Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, korban judi online tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minum literasi, tetapi juga dari kalangan intelektual.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.