Mengganggu Pemerintahan

Hal ini menunjukkan bahwa sopir yang baik tersebut menghargai pengetahuan dan pengalaman penumpang serta bersedia berkolaborasi demi perjalanan yang lebih baik.

Namun, sopir yang baik menjadi kurang relevan juga, ketika punya kondektur yang overacting dan malah lebih emosional daripada sopirnya.

Dan, jangan lupa bahwa di antara sopir metromini ada yang agak “sedikit bandel”. Itu biasa ditemukan. Bukan karena stres akibat tekanan kemacetan jalanan, tapi memang karakter sudah seperti itu. Tidak mau mendengar.

Nah, untuk sopir yang semacam itu ada dua cara untuk mengingatkannya. Pertama, cari sosok penumpang yang bisa memberikan masukan kepadanya, yaitu orang yang dianggap penting olehnya dan paling berjasa.

Kedua, kalau tidak bisa diingatkan oleh satu orang penumpang, maka tidak salah kalau diingatkan secara berjamaah.

Sebaliknya, hal lumrah juga bahwa dari sekian puluh penumpang ada di antara mereka yang kalau memberikan masukan tidak objektif dan menggunakan bahasa yang menyakitkan. Bahkan, ada juga yang punya niat sedikit nakal.

Oleh sebab itu, sang sopir harus arif dan bijaksana dalam membaca masukan. Untuk masukan yang tidak objektif, mungkin bisa diabaikan.

Alhasil, kita sudah maklum dan bisa membedakan antara mengganggu dan mengkritik pemerintah.

Mengganggu bertujuan untuk merusak, menghambat, atau menghentikan kebijakan pemerintah dengan cara-cara yang tidak konstruktif.

Dari sisi cara, mengganggu pasti melibatkan tindakan ilegal seperti sabotase, protes yang berujung pada kerusuhan, atau merusak infrastruktur dan ketertiban umum, yang merugikan masyarakat luas.

Gangguan semacam ini sering kali tidak menawarkan solusi alternatif dan lebih fokus pada menghentikan atau merusak pemerintahan.

Adapun mengkritik pemerintah bertujuan memberikan masukan, saran, atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah dengan harapan memperbaiki kinerja. Caranya melibatkan argumentasi yang berbasis data, analisis, dan ajakan dialog.

Aslinya, kritik dapat membantu pemerintah mengenali kelemahan dan memperbaiki kebijakan yang ada, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.