Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bayu Dardias
Dosen Fisipol UGM

Dosen Departemen Politik Pemerintahan, Fisipol UGM. Menulis PhD thesis tentang politik agraria dan politik aristorkasi Indonesia kontemporer di Australian National University.

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kompas.com - 11/05/2024, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Salah satu faktor kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan pada masa kepemimpinan SBY dan Jokowi, seperti yang diungkapkan oleh Mietzner (2023), adalah strategi pembentukan koalisi yang beragam.

SBY, yang kemudian diikuti oleh Jokowi, berhasil membentuk koalisi yang melibatkan berbagai faksi di dalamnya.

Koalisi ini tidak terbatas hanya pada partai-partai politik, tetapi juga mengakomodasi beragam kepentingan dari militer, kepolisian, birokrasi, tokoh-tokoh lokal, oligarki, organisasi Islam, aktivis, dan akademisi.

Pada dasarnya, daya tarik utama koalisi ini adalah penempatan posisi menteri di dalam kabinet. Jokowi kemudian meluaskan daya tarik ini dengan memperluas penempatan posisi strategis ke berbagai lembaga lain seperti wakil menteri, komisaris, dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabinet Prabowo

Prinsip utama dalam pembentukan kabinet Prabowo adalah untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan mampu bertahan selama lima tahun. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar hal ini tercapai.

Pertama, posisi politik Prabowo saat ini dianggap lebih rentan daripada era Jokowi pada 2014. Meskipun Jokowi bukanlah ketua umum partai, namun beliau didukung PDIP yang merupakan pemenang dalam pemilu.

Selain itu, popularitas yang dimiliki Jokowi pada 2014 tidak sepenuhnya dimiliki oleh Prabowo saat ini. Partai Gerindra hanya meraih dukungan sebesar 13,22 persen, menempatkannya pada posisi ketiga setelah PDIP (16,72 persen) dan Golkar (15,28 persen).

Kedua, koalisi pendukung yang dimiliki Prabowo diperkirakan hanya akan mendapatkan 280 kursi, mencakup 48 persen total 580 kursi DPR.

Oleh karena itu, diperlukan koalisi kabinet yang melibatkan lebih dari 50 persen kursi atau minimal satu partai tambahan. Namun, berdasarkan praktik yang diterapkan oleh SBY dan Jokowi, koalisi parlemen biasanya melibatkan lebih dari 50 persen kursi.

Bahkan dalam kabinet saat ini, hampir semua partai terlibat di dalam pemerintahan, kecuali PKS yang memiliki 50 kursi. Dengan demikian, Jokowi memiliki kendali atas 525 kursi di DPR, atau 91 persen.

Koalisi yang mengesampingkan oposisi ini dianggap penting bagi Jokowi, terutama jika partai yang mendukung kandidat presiden lain cenderung meninggalkannya setelah pencalonan Gibran.

Angka yang dianggap sebagai ambang batas untuk membentuk pemerintahan yang stabil umumnya berada di sekitar 70 persen.

Saat itu, SBY berhasil membentuk koalisi dengan memegang kendali atas 73,45 persen kursi DPR pada 2004 dan 75,53 persen pada 2009.

Sementara itu, Jokowi memulai kepemimpinannya dengan situasi yang cukup menantang karena hanya memiliki dukungan sebesar 60,17 persen kursi di DPR. Namun angka tersebut meningkat seiring dengan bergabungnya beberapa partai pendukung.

Pada 2019, koalisi pemerintah berhasil mengamankan sebanyak 81 persen kursi DPR, hanya menyisakan PKS dan Demokrat sebagai partai oposisi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com