Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Salah satu tanda jelas bahwa partai baru telah masuk ke dalam koalisi pemerintah adalah dengan penunjukan posisi menteri yang dilakukan, seperti yang terjadi dengan penugasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai indikasi bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa posisi menteri yang diberikan kepada anggota partai baru dapat dianggap sebagai pertanda dari integrasi mereka ke dalam struktur pemerintahan yang ada.

Efektifitas pemerintahan

Prabowo nampaknya berkeinginan untuk membentuk kabinet yang stabil dan kuat, lebih dari sekadar pemerintahan efektif. Prinsip utama kabinet itu mudah, yakni semakin ramping komposisi kabinet, semakin efektif kinerja pemerintahan.

Selain itu, jumlah anggota kabinet tidak selalu berkaitan langsung dengan jumlah penduduk, melainkan lebih tergantung pada pilihan dan sistem politik yang dianut suatu negara.

India, misalnya, yang memiliki sekitar 60-70 menteri, sementara China hanya memiliki sekitar 20-30 menteri. Begitu pula dengan Rusia (20-30) dan Amerika (15).

India penganut sistem desentralisasi, justru memiliki jumlah menteri lebih banyak daripada China atau Rusia, yang cenderung lebih terpusat dalam struktur pemerintahannya.

Hal ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan struktur pemerintahan antara negara-negara tersebut.

Rencana Prabowo untuk menambah jumlah menteri dari 34, sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2008, menjadi 41 melalui perubahan undang-undang akan berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.

Penambahan jumlah menteri tersebut akan menyebabkan kenaikan belanja pemerintah pusat yang akan mengurangi alokasi dana untuk bidang lain, seperti kesejahteraan rakyat.

Hal ini dapat memperbesar defisit anggaran dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sebagai alternatif, Prabowo sebenarnya dapat mengadopsi strategi yang diterapkan oleh Jokowi untuk membangun pemerintahan yang stabil tanpa harus menambah jumlah kabinet.

Salah satunya adalah dengan menambah kursi wakil menteri dan mendistribusikan kursi di badan usaha milik negara (BUMN) kepada pihak-pihak yang kompeten.

Pendekatan ini bisa menjadi titik tengah antara sistem presidensialisme dan sistem multipartai, yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta menjaga stabilitas politik yang diperlukan.