Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bayu Dardias
Dosen Fisipol UGM

Dosen Departemen Politik Pemerintahan, Fisipol UGM. Menulis PhD thesis tentang politik agraria dan politik aristorkasi Indonesia kontemporer di Australian National University.

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kompas.com - 11/05/2024, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Salah satu tanda jelas bahwa partai baru telah masuk ke dalam koalisi pemerintah adalah dengan penunjukan posisi menteri yang dilakukan, seperti yang terjadi dengan penugasan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai indikasi bergabungnya Partai Demokrat dalam pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa posisi menteri yang diberikan kepada anggota partai baru dapat dianggap sebagai pertanda dari integrasi mereka ke dalam struktur pemerintahan yang ada.

Efektifitas pemerintahan

Prabowo nampaknya berkeinginan untuk membentuk kabinet yang stabil dan kuat, lebih dari sekadar pemerintahan efektif. Prinsip utama kabinet itu mudah, yakni semakin ramping komposisi kabinet, semakin efektif kinerja pemerintahan.

Selain itu, jumlah anggota kabinet tidak selalu berkaitan langsung dengan jumlah penduduk, melainkan lebih tergantung pada pilihan dan sistem politik yang dianut suatu negara.

India, misalnya, yang memiliki sekitar 60-70 menteri, sementara China hanya memiliki sekitar 20-30 menteri. Begitu pula dengan Rusia (20-30) dan Amerika (15).

India penganut sistem desentralisasi, justru memiliki jumlah menteri lebih banyak daripada China atau Rusia, yang cenderung lebih terpusat dalam struktur pemerintahannya.

Hal ini menyoroti perbedaan dalam pendekatan kebijakan dan struktur pemerintahan antara negara-negara tersebut.

Rencana Prabowo untuk menambah jumlah menteri dari 34, sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2008, menjadi 41 melalui perubahan undang-undang akan berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.

Penambahan jumlah menteri tersebut akan menyebabkan kenaikan belanja pemerintah pusat yang akan mengurangi alokasi dana untuk bidang lain, seperti kesejahteraan rakyat.

Hal ini dapat memperbesar defisit anggaran dan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sebagai alternatif, Prabowo sebenarnya dapat mengadopsi strategi yang diterapkan oleh Jokowi untuk membangun pemerintahan yang stabil tanpa harus menambah jumlah kabinet.

Salah satunya adalah dengan menambah kursi wakil menteri dan mendistribusikan kursi di badan usaha milik negara (BUMN) kepada pihak-pihak yang kompeten.

Pendekatan ini bisa menjadi titik tengah antara sistem presidensialisme dan sistem multipartai, yang dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta menjaga stabilitas politik yang diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com