Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bayu Dardias
Dosen Fisipol UGM

Dosen Departemen Politik Pemerintahan, Fisipol UGM. Menulis PhD thesis tentang politik agraria dan politik aristorkasi Indonesia kontemporer di Australian National University.

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kompas.com - 11/05/2024, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BANYAK orang berasumsi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat dengan mudah menentukan para menterinya berdasarkan penilaian pribadi dan tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa.

Namun, mengacu pada buku terbaru yang diterbitkan oleh Cornell, The Coalitions Presidents Make karya Marcus Mietzner (2023), realitas yang dihadapi jauh lebih kompleks.

Buku tersebut menegaskan bahwa presiden terpilih manapun akan terikat oleh konstruksi politik koalisi dalam sistem multipartai jika mereka ingin mempertahankan jabatan selama lima tahun atau sepuluh tahun.

Oleh karena itu, pilihan menteri seringkali lebih reflektif terhadap kebutuhan untuk mempertahankan dukungan koalisi, tidak hanya berdasarkan kecakapan individu atau visi presiden.

Perpaduan antara sistem pemilu multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial, menurut Juan Linz pada 1990, tidak dianggap sebagai kombinasi ideal karena cenderung menciptakan pemerintahan yang tidak stabil.

Dalam praktiknya di era modern, kombinasi ini sering kali menyulitkan presiden untuk bertahan penuh dalam masa jabatannya tanpa adanya intervensi atau gangguan dari parlemen.

Contoh nyata dari ketidakstabilan ini bisa dilihat dari kasus Presiden Pedro Castillo dari Peru pada 2020, yang berisiko dimakzulkan oleh parlemen, serta keberhasilan proses pemakzulan di Brasil dan Korea Selatan pada 2016.

Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa kombinasi sistem pemilu multipartai dengan pemerintahan presidensial sering kali melahirkan dinamika politik labil dan pemerintahan yang rentan terhadap ketidakstabilan politik.

Pertanyaannya, setelah transisi demokrasi 1998-2004, di mana Indonesia memiliki tiga presiden, mengapa selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi, Indonesia memiliki pemerintahan yang stabil?

Bagaimana pengalaman politik ini membuat Prabowo harus tunduk pada konstelasi politik apabila ingin terus bertahan?

Menurut ketentuan konstitusi, usulan pemakzulan hanya dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Oleh karena itu, DPR harus meminta pendapat presiden mengenai kasus tertentu dengan menggunakan hak angket yang dimilikinya.

Hak angket telah digunakan sebanyak lima kali sejak era reformasi, termasuk kasus Angket BulogGate/BruneiGate (Gus Dur), anggaran Bulog (Megawati), dan tiga kasus selama pemerintahan SBY, yaitu tangker Pertamina, BLBI, dan Bank Century.

Penurunan Gus Dur dimulai dari proses Hak Angket, namun eskalasi terjadi karena Dekrit Presiden yang membubarkan DPR, MPR, dan membekukan Golkar sebagai tanggapan terhadap MPR yang akan menyelenggarakan Sidang Istimewa.

Di sisi lain, meskipun SBY menghadapi tiga proses Angket, beliau mampu bertahan sebagai presiden hingga berakhirnya masa jabatannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com