Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Kompas.com - 16/04/2024, 14:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keputusan apakah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung ke pemerintahan selanjutnya atau tidak tergantung Prabowo Subianto.

Adapun PPP yang merupakan pendukung Ganjar-Mahfud menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Keputusan apakah terbuka atau tertutup gabungnya PPP sangat bergantung kepada Pak Prabowo," ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya Survive

Herman menyampaikan, bagi Demokrat, semakin besar koalisi, semakin kuat sebuah pemerintahan ke depannya.

Terkait jatah menteri yang semakin terbagi-bagi jika ada anggota baru yang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, Herman meyakini Prabowo pasti tahu formula yang tepat.

"Pak Prabowo pasti memiliki formula yang tepat untuk menentukan jumlah menteri partai-partai pendukung," imbuhnya.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partai yang dia pimpin siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Prabowo-Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu 2024. PPP merupakan pendukung Ganjar-Mahfud.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Baca juga: PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan.

KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk Pemilu 2024. Hanya saja, KIB 'layu sebelum berkembang'.

Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud, sehingga KIB terpecah.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," tutur dia.


Lalu, Mardiono menegaskan, PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam Pilpres 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com