Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Kompas.com - 16/04/2024, 14:13 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keputusan apakah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung ke pemerintahan selanjutnya atau tidak tergantung Prabowo Subianto.

Adapun PPP yang merupakan pendukung Ganjar-Mahfud menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Keputusan apakah terbuka atau tertutup gabungnya PPP sangat bergantung kepada Pak Prabowo," ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Baca juga: PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya Survive

Herman menyampaikan, bagi Demokrat, semakin besar koalisi, semakin kuat sebuah pemerintahan ke depannya.

Terkait jatah menteri yang semakin terbagi-bagi jika ada anggota baru yang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, Herman meyakini Prabowo pasti tahu formula yang tepat.

"Pak Prabowo pasti memiliki formula yang tepat untuk menentukan jumlah menteri partai-partai pendukung," imbuhnya.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partai yang dia pimpin siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun Prabowo-Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu 2024. PPP merupakan pendukung Ganjar-Mahfud.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Baca juga: PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.

Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan.

KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk Pemilu 2024. Hanya saja, KIB 'layu sebelum berkembang'.

Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud, sehingga KIB terpecah.

"KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih," tutur dia.


Lalu, Mardiono menegaskan, PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam Pilpres 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

8 Kloter Jemaah Haji Indonesia Siap Bergerak ke Makkah, Ambil Miqat di Bir Ali

Nasional
Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Nasional
MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

Nasional
Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com