Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Kompas.com - 16/04/2024, 12:45 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, pihaknya baru akan mengambil langkah politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, sampai saat ini fokus utama PKB dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar adalah menunggu hasil sidang tersebut yang akan diumumkan pada 22 April 2024.

“Ya pastinya begitu karena mau tidak mau PKB harus menentukan sikap setelah putusan MK kan. Apakah terus melanjutkan misi perubahan dengan jalan sebagai kekuatan oposisi atau tetap misi perubahan dengan cara yang lain,” ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Meski begitu, Huda menyebutkan bahwa PKB juga masih punya waktu cukup panjang untuk memberikan keputusan apakah bakal bergabung dengan pemerintahan ke depan atau tidak.

Baca juga: Gerindra Sebut Komunikasi dengan Semua Level Elite PKB Dilakukan

Pasalnya, pelantikan presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) baru akan terjadi pada Oktober 2024.

“Tapi secara timing kan sebenarnya masih panjang itu konsolidasi pemerintahan baru kan baru bulan Oktober. Kalau seandainya harus merumuskan sikap politiknya secara final masih ada waktu sebenarnya sampai Oktober itu,” kata Huda.

Terakhir, dia mengungkapkan bahwa PKB juga masih harus memikirkan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Muhaimin, menurut Huda, telah memberikan instruksi kepada para kadernya bahwa misi perubahan bakal berlanjut pada kontestasi elektoral kepala daerah.

“Tapi yang pasti pasca putusan MK pada 22 April, PKB langsung tancap gas terkait dengan agenda pilkada dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) mengatakan, pilkada adalah bagian dari meneruskan misi perubahan dari daerah itu,” ujarnya.

Baca juga: PKB Tunggu Putusan MK Sebelum Tentukan Sikap Politik ke Depan

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sempat menyebutkan bahwa pihaknya diwakili Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah membangun komunikasi dengan semua elite PKB.

Dia pun menekankan bahwa Gerindra membuka komunikasi dengan semua partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk segera mewujudkan rekonsiliasi politik setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di MK selesai.

Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa komunikasi dengan semua parpol di luar KIM, tak hanya PKB, berjalan dengan lancar dan mendapatkan sinyal yang positif.

Baca juga: Daniel Johan Sebut Hubungan Baik Prabowo-Muhaimin Bukan Berarti PKB Bakal Gabung KIM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Jokowi Terbang ke Bali, Bakal Buka KTT WWF ke-10 Besok

Nasional
MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

MPR Bakal Safari Temui Tokoh Bangsa, Dimulai dengan Try Sutrisno Besok

Nasional
Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Utarakan Idenya Bareng Maruarar Sirait, Bamsoet: Kami Siapkan Gagasan Rekonsiliasi Nasional Pertemukan Paslon 01, 02 dan 03

Nasional
Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Bamsoet Goda Maruarar Sirait, Qodari, dan Anas Urbaningrum Masuk Golkar

Nasional
Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Pemerintah Diminta Ambil Kendali Penetapan UKT PTN

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com