PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Menurut dia, sampai saat ini fokus utama PKB dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar adalah menunggu hasil sidang tersebut yang akan diumumkan pada 22 April 2024.

“Ya pastinya begitu karena mau tidak mau PKB harus menentukan sikap setelah putusan MK kan. Apakah terus melanjutkan misi perubahan dengan jalan sebagai kekuatan oposisi atau tetap misi perubahan dengan cara yang lain,” ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Meski begitu, Huda menyebutkan bahwa PKB juga masih punya waktu cukup panjang untuk memberikan keputusan apakah bakal bergabung dengan pemerintahan ke depan atau tidak.

Pasalnya, pelantikan presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) baru akan terjadi pada Oktober 2024.

“Tapi secara timing kan sebenarnya masih panjang itu konsolidasi pemerintahan baru kan baru bulan Oktober. Kalau seandainya harus merumuskan sikap politiknya secara final masih ada waktu sebenarnya sampai Oktober itu,” kata Huda.

Terakhir, dia mengungkapkan bahwa PKB juga masih harus memikirkan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Muhaimin, menurut Huda, telah memberikan instruksi kepada para kadernya bahwa misi perubahan bakal berlanjut pada kontestasi elektoral kepala daerah.

“Tapi yang pasti pasca putusan MK pada 22 April, PKB langsung tancap gas terkait dengan agenda pilkada dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) mengatakan, pilkada adalah bagian dari meneruskan misi perubahan dari daerah itu,” ujarnya.

Dia pun menekankan bahwa Gerindra membuka komunikasi dengan semua partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk segera mewujudkan rekonsiliasi politik setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di MK selesai.

Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa komunikasi dengan semua parpol di luar KIM, tak hanya PKB, berjalan dengan lancar dan mendapatkan sinyal yang positif.