Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah meminta pemerintah mengambil langkah-langkah strategis secara proaktif untuk mengantisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran.

Pertama, ia menyarankan agar pemerintah mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong gencatan senjata antara kedua negara tersebut, sekaligus mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Said juga menekankan pentingnya agar PBB memiliki peran yang lebih signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.

Baca juga: Zelensky Segera Tetapkan Tanggal Pertemuan Perdamaian Dunia di Swiss

“Upaya (tersebut) memang tidak mudah, karena (dukungan kuat) dari Amerika Serikat (AS) dan Inggris kepada Israel,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Terutama dari perspektif ekonomi, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia memberi keuntungan bagi dua blok politik utama, yaitu Tiongkok dan Rusia, serta AS, Arab Saudi, dan Kanada, yang semuanya merupakan produsen minyak bumi dan senjata utama di dunia.

Langkah kedua, kata Said, pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia bergantung pada impor minyak mentah dan hasil minyak sekitar 3,5 juta ton per bulan, merujuk data pada 2023,” imbuhnya.

Baca juga: Mengapa Minyak Bumi Tergolong Sumber Energi Tidak Terbarukan?

Apabila konflik berlanjut, lanjut Said, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz dapat terganggu. Apalagi, Iran merupakan salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia dengan produksi hingga 3,45 juta barel per hari pada 2023.

Menurutnya, konsekuensi dari kenaikan harga minyak dunia akan memberikan beban besar bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Oleh karena itu, sebagai langkah ketiga, pemerintah harus mempersiapkan APBN untuk menghadapi tekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

 “Jika setiap rupiah melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik sebesar 10 dollar AS per barel, diproyeksikan anggaran subsidi atau kompensasi akan meningkat sebesar Rp 100 triliun,” jelas Said.

Baca juga: Sidang MK, Sri Mulyani Sebut Penyusunan APBN 2024 Dilakukan Sebelum Tahapan Pilpres

Ia menjelaskan bahwa APBN 2024 menetapkan nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.000 per dollar AS dan harga minyak mentah di Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia 82 dollar AS per barel.

Namun, beberapa pengamat memperkirakan bahwa harga minyak mentah dapat mencapai 120 dollar AS per barel jika distribusi melalui Selat Hormuz terganggu, mengingat jalur ini mendukung 21 persen dari total lalu lintas minyak dunia.

Adapun langkah keempat, sebut Said, pemerintah harus memastikan ketersediaan dollar AS bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk enam bulan ke depan, guna memastikan efektivitas lindung nilai.