Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Kompas.com - 14/04/2024, 09:45 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad menganggap Partai Gerindra lebih berkepentingan untuk membangun kerja sama dengan PDI-P.

Menurut dia, dorongan konsolidasi itu lebih banyak ditunjukan oleh Gerindra ketimbang PDI-P.

Sebab, partai politik (parpol) yang dipimpin calon presiden pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto itu harus menahan dominasi Partai Golkar di parlemen 2024-2029.

“Saya kira juga dalam konteks ini saya tidak melihat kekhawatiran dari kalangan PDI-P untuk kemudian hilang perannya di parlemen, misalnya tidak menjadi Ketua DPR karena Undang-Undang MD3 bisa diubah,” ujar Nyarwi pada Kompas.com, Minggu (14/4/2024).

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Ia mengatakan, PDI-P nampak tetap percaya diri meskipun sangat mungkin dinamika politik di DPR RI membuat posisinya tak lagi mendapatkan hak ketua DPR RI.

Meskipun, dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang berlaku saat ini kursi ketua DPR RI tetap menjadi hak parpol pemenang pileg.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), parpol dengan suara terbanyak pada Pileg 2024 adalah PDI-P, disusul Golkar di urutan kedua, dan Gerindra di urutan ketiga.

Namun, Nyarwi melihat bahwa Gerindra punya kepentingan lebih besar untuk merangkul PDI-P demi membatasi ruang gerak Golkar yang meraih suara lebih besar pada pileg kemarin.

“Tapi justru yang saya lihat ada kebutuhan dari Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo ya, yang mana kalau kita lihat koalisi capres-cawapres Prabowo-Gibran, Gibran dianggap representasi dari Golkar,” ucap dia.

“Artinya dalam konteks ini kalau misalnya Golkar merasa punya saham yang lebih besar bahkan dari Gerindra ini yang menurut saya akan kurang bagus untuk Gerindra,” ujar dia.

Baca juga: Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Ia menuturkan, sebagai parpol pengusung capres, Gerindra tak ingin Golkar lebih mendominasi kekuatan di parlemen.

Oleh karena itu, PDI-P dengan jumlah kursi terbanyak mesti dirangkul untuk menahan berbagai permintaan Golkar ke depan.

Apalagi, kata Nyarwi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat menyatakan meminta setidaknya 5 kursi menteri untuk kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Bukan tidak mungkin kalau parlemen di konsolidasikan oleh Gerindra, mungkin juga (Golkar) minta peran-peran juga yang cukup besar dan bukan berarti di situ menguntungkan Gerindra. bisa jadi Gerindra tidak nyaman dengan dominasi Golkar padahal capresnya pemenang tapi partainya tidak dominan di sana (parlemen),” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan PDI-P bakal membantu meningkatkan daya tawar Gerindra di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Ada Serangan Teroris di Malaysia, Densus 88 Aktif Monitor Pergerakan di Tanah Air

Nasional
Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Mahfud Blak-blakan Hubungannya dengan Megawati Semakin Dekat Sesudah Ditunjuk Jadi Cawapres

Nasional
Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Mahfud Nilai Pemikiran Megawati Harus Diperhatikan jika Ingin Jadi Negara Maju

Nasional
Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com