Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Kompas.com - 13/04/2024, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, tetapi bertemu dengan anak ranting terlebih dulu.

Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDI-P.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024.

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan, 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu'," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Hasto mengatakan, usulan dari anak ranting itu masuk akal karena mereka yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dulu.

"Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dia bahkan menyayangkan bahwa dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Padahal, menurut Hasto, PDI-P begitu berharap Pilpres 2024 menjadi warisan atau legacy Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

"Tapi, ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden. Dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting, ranting, justru yang jadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam pengabdian mengawal demokrasi itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri disebut menunggu waktu yang tepat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers, Jumat.

Baca juga: Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

"Terkait silaturahmi (Presiden Jokowi) dengan Ibu Megawati, sedang dicarikan waktu yang tepat," ujar Ari.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," katanya lagi.

Menurut Ari, pada prinsipnya Presiden Jokowi tidak pernah membatasi diri untuk bertemu dengan siapa pun, terutama tokoh bangsa.

"Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com