Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Akui Prabowo Bicarakan Informal Formasi Kabinet, Digodok Lagi Setelah Putusan MK

Kompas.com - 11/04/2024, 18:59 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa calon presiden (capres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto mulai membahas secara informal formasi kabinet mendatang.

Namun, pembicaraan serius bakal dilakukan setelah putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau bicara-bicara informal, ya baru beberapa hari ini. Nanti bicara-bicara banyaknya setelah (putusan) MK,” kata Dasco saat ditemui di rumah pribadinya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2024).

Ditemui terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Prabowo tengah mengumpulkan berbagai masukan untuk formasi kabinetnya nanti.

Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Arsjad dan Prabowo, Dasco: Saya Baru Ketemu Kemarin

Menurut Habiburokhman, formasi kabinet tersebut mulai dibahas di internal elite Gerindra.

“Ya pembicaraan ya sudah panjang kali lebar dibahas sama petinggi-petinggi kami,” ujar Habiburokhman.

“Keputusan nanti oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo terus menerima masukan-masukan soal kabinet ini,” ujarnya lagi.

Di sisi lain, Habiburokhman mengatakan, Gerindra ingin proses rekonsiliasi berjalan cepat.

Hal itu disebut juga menjadi topik pembahasan antara Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis pagi.

“Salah satu dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul,” kata Habiburokhman.

Baca juga: Prabowo Kembali Bertemu Jokowi, Gerindra Sebut agar Proses Rekonsiliasi Cepat Terwujud

Diketahui, Prabowo maju dalam Pilpres 2024 bersama calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan ini diusung oleh sejumlah partai politik, yakni Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Terkait jatah kursi di kabinet mendatang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sempat mengatakan ingin meminta 5 kursi.

Pasalnya, Golkar berperan besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Hari Kedua Lebaran, Prabowo Kembali Bertemu Jokowi di Istana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Anggota Komisi IX DPR: Tapera Program Baik, tapi Perlu Disosialisasikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com