Menerka Peluang PDI-P Masuk Pemerintahan Usai Mega Utus Puan Bertemu Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu momen yang ditunggu dalam panggung politik nasional adalah komunikasi dan pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Relasi keduanya saat ini terbilang unik. Mereka pernah menjadi peserta pemilihan presiden 2009. Saat itu Megawati menjadi calon presiden, sedangkan Prabowo menjadi calon wakil presiden.

Kesepakatan keduanya maju menjadi pasangan Capres-Cawapres pada 2009 silam seolah memperlihatkan rekonsiliasi antara Megawati yang melambangkan kekuatan politik trah Soekarno, dengan Prabowo yang lekat dengan citra Orde Baru dan pernah menjadi anggota keluarga mendiang Presiden Soeharto.

Sedangkan pada pada pemilihan presiden 2014 dan 2019, Prabowo dan Megawati dalam posisi berseberangan. Dalam 2 kontestasi Pilpres itu, Megawati dan PDI-P mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersaing dengan Prabowo.

Baca juga: Ultimatum Moral Negarawan Megawati Soekarnoputri

Kemudian pada Pilpres 2024, Megawati dan Prabowo juga dalam posisi saling bersaing. Sebab PDI-P mengusung Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sedangkan Prabowo maju menjadi Capres dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

Di sisi lain, Gibran merupakan anak sulung Presiden Jokowi. Dia juga bisa menang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo pada 2020 dengan dukungan politik dari PDI-P.

Di sisi lain, relasi antara Megawati dan Prabowo sampai saat ini tidak terlampau bergejolak.

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Megawati, Gerindra: Prabowo Selalu Datang ke Senior

Akan tetapi, dinamika politik pasca Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024 membuat komunikasi keduanya tetap dinantikan. Apalagi saat ini kubu Ganjar-Mahfud menjadi salah satu kubu yang mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK.

Komunikasi dan sikap PDI-P ke depan dalam lansekap politik nasional patut ditunggu karena selama ini mereka memposisikan diri berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

Lontaran kekecewaan itu bahkan disampaikan oleh para petinggi DPP PDI-P sejak sebelum memasuki sampai masa kampanye Pilpres.

Selain itu, jika Megawati dan Prabowo bertemu maka yang patut diperhatikan adalah sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan mendatang. Apakah mereka akan berada di luar atau justru bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Ketua DPP PDI-P Said Abdullah, Megawati menugaskan anaknya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo yang juga calon presiden pemenang Pilpres 2024.

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Gibran: Iya Nanti Segera

"Jadi, dari satu poin dan dua poin itu, muaranya, Ibu menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report," kata Said saat dihubungi, Senin (8/4/2024).

"Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu ketua umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan begitu," lanjutnya.

Akan tetapi, Said tak memerinci kapan pertemuan Puan dan Prabowo dilaksanakan.

Said mengungkapkan, pada dasarnya antara Megawati dan Prabowo tidak memiliki persoalan secara pribadi.

Begitu pula, secara ideologis, PDI-P dan Partai Gerindra juga dinilai tidak memiliki persoalan.

Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Komunikasi dengan Prabowo

Kedua partai politik itu, jelas Said, bahkan saling bersinergi selama 10 tahun terakhir di DPR.

"Secara politik, tidak pernah ada sentuhan apapun dengan Gerindra, dan bahkan 10 tahun terakhir PDI Perjuangan dan Gerindra sebagai partner yang baik di DPR," tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Lebih jauh, Said menekankan pesan Megawati tentang pentingnya bangsa menghadapi tantangan 5 tahun ke depan.

Maka dari situ Megawati, tambah Said, juga enggan menarik menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Konteks Ibu ketum itu pesannya, lima tahun ke depan, keadaan geopolitik seperti ini, setiap negara istilah Ibu itu, setiap memperkuat dirinya sendiri, global supply chain tidak sempurna karena keseimbangan baru tidak tercipta, maka berat tantangan ke depan," ucap Said.

Baca juga: PDI-P: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tunggu Sengketa Pilpres di MK Tuntas

Dia menegaskan, Presiden kelima RI tersebut sangat meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya.

"Nah, poin itu disampaikan oleh Ketua Umum. Jauh dari partisan. Sehingga kalau ketemu dengan Pak Prabowo nantinya, welcome banget," tutur Said.

Dari kubu seberang, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Immanuel Ebenezer (Noel) mengatakan pertemuan antara Prabowo dan Megawati sudah terjadwal.

"Soal pertemuan Bu Mega sepertinya ada. Soal ini (waktu pastinya) aku belum dapat info kapannya. Tapi pertemuan itu sudah terjadwal dan sudah di atas mejanya Prabowo," ujar Noel saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Noel menjelaskan, hingga detik ini, belum ada hambatan apa pun yang bisa menghalangi pertemuan Prabowo-Megawati.

Baca juga: Gerindra: Pak Prabowo dan Bu Megawati Sahabat Lama, Tak Ada Hambatan Rencana Pertemuan

Noel meyakini Prabowo pasti mengajak PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran saat bertemu Megawati. Dia mengingatkan bahwa PDI-P adalah partai besar.

"Bisa saja itu terjadi. Karena biar bagaimanapun, PDI-P partai besar. Dan akan diajak (gabung pemerintah) untuk kerja-kerja besar buat bangsa ini," imbuhnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Prabowo sangat mungkin mendatangi Megawati buat menjalin komunikasi.

“Ya nanti kita lihat saja. Tapi kalau Pak Prabowo selalu terbuka dan selalu datang ke yang lebih senior,” ujar Fadli dihubungi awak media, Senin (8/4/2024).

“Entah itu presiden atau mantan presiden,” sambung dia.

Baca juga: TKN: Pertemuan Prabowo-Megawati Sudah Terjadwal, PDI-P Akan Diajak Gabung Pemerintah

Menurutnya, pertemuan Prabowo dan Megawati lebih baik segera dilakukan tak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Fadli menganggap, silaturahim keduanya tak ada urusan dengan proses persidangan yang tengah berlangsung di MK.

“Kan sidang MK itu sesuatu hal yang lain ya, jadi saya kira kalau silaturahim itu kan lebih pada persahabatab, persaudaraan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Fadli menyatakan bisa jadi pertemuan itu terjadi dalam momen Idul Fitri 2024.

Baca juga: Pengamat: Kalau Semua Partai Merapat ke Pemerintahan Prabowo, Ini Alarm Keras Bagi Demokrasi

“Silaturahmi kan banyak ya, ada Idul Fitri dan lain-lain. Kita lihat saja,” imbuh dia.