Di Sidang MK, Ahli Sebut Jokowi Jalankan Desain Sistematis Pengaruhi Pemilih Menangkan Prabowo-Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suharko menilai, pemerintah Presiden Joko Widodo menjalankan desain sistematis untuk mempengaruhi pemilih memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal ini diungkapkan Suharko dalam sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).

"Pemerintah Jokowi memiliki dan menjalankan suatu desain sistematis untuk mempengaruhi perilaku pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor 02," kata Suharko, Selasa siang.

Baca juga: Giliran Bawaslu Kena Tegur Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres: Itu Tidur Pak Ketua?

Ia beranggapan, Jokowi menjadi faktor penting dalam pemenangan Prabowo-Gibran melalui dua variabel. Dua variabel tersebut adalah kondisi atau kinerja ekonomi nasional dan variabel kepemimpinan atau ketokohan.

Ia lantas menyampaikan, variabel ketokohan ini makin kentara ketika Prabowo-Gibran tidak unggul dalam perolehan suara di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat.

"Justru itu memperkuat variabel ketokohan. Variabel ketokohan di Pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menang di sana, saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identity oleh Pak Prabowo mengarah kepada afiliasi muslim," ucap Suharko.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres, Ahli Sebut KPU Harusnya Keluarkan Juknis Usai Ubah PKPU Tindaklanjuti Putusan MK

Namun, dukungan kepada Prabowo di dua wilayah itu akhirnya bergeser ke paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat Pilpres 2024.

Menurut Suharko, ini terjadi karena sosok Prabowo Subianto terlihat lekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Jadi pergeseran ini saya kira justru memperkuat variabel ketokohan tadi. Jadi masyarakat tidak diam tetapi juga berpikir secara kritis seolah-olah, mohon maaf ini menghukum paslon nomor urut 2 karena dianggap mungkin beralih dukungan menuju pada Pak Jokowi yang dulu mungkin tidak menang di Sumatera Barat dan di Aceh," jelas Suharko.