Pil Pahit PPP di Pemilu 2024: Gagal Lolos ke Parlemen, Kalah Pula di Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu 2024 menjadi sejarah baru yang pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1977, partai berlambang Kabah itu gagal mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pada Pemilu 2024, PPP tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Menurut hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024), PPP mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Jumlah tersebut berkurang 0,65 persen dibandingkan Pemilu 2019. Saat itu, PPP mengantongi 6.323.147 suara atau 4,52 persen yang dikonversi menjadi 19 kursi DPR RI.

Berikut perjalanan PPP pada Pemilu 2024 hingga dinyatakan terlempar dari Senayan.

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu

Sedianya, PPP menjadi satu dari tiga partai politik (parpol) yang paling awal berkoalisi dengan partai politik lain untuk Pemilu 2024. Tujuh bulan sebelum KPU menetapkan partai politik peserta pemilu atau Mei 2023, PPP bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pembentukan koalisi tersebut ditandai dengan pertemuan ketua umum ketiga partai politik pada 12 Mei 2022, yakni Ketua Umum PPP saat itu, Suharso Monoarfa; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Tak Lolos Parlemen, PPP Bakal Ajukan Gugatan ke MK

“Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022) malam.

KIB menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada 4 Juni 2022. Mereka mengaku terbuka jika ada partai lain yang hendak bergabung.

Namun, dalam perjalanannya, KIB tak pernah memunculkan nama pasangan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mereka usung pada pemilu presiden (pilpres).

Koalisi dengan PDI-P

Kurang dari setahun setelah pembentukan KIB, PPP justru menyatakan dukungan untuk calon presiden (capres) yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

PPP mendeklarasikan dukungan tersebut lima hari setelah PDI-P mengumumkan bakal mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 atau 26 April 2023.

Dukungan itu diputuskan lewat musyawarah dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar selama tiga hari di Yogyakarta, 23-25 April 2023.

“Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam, dengan mengucap bismillahhirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono di Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: PPP Gagal Masuk DPR, Cuma Raih 3,87 Persen Suara Sah

Setelah PPP merapat ke koalisi PDI-P, KIB menjadi tak menentu. Namun, pada akhirnya, koalisi tersebut layu sebelum berkembang lantaran Golkar dan PAN bergabung ke gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Merapatnya Sandiaga

Pertengahan Juni 2023, PPP kedatangan anggota baru yang namanya sudah besar di politik dan pemerintahan, Sandiaga Uno. Sandiaga sebelumnya berkiprah selama 8 tahun bersama Partai Gerindra.

Pada April 2023, Sandiaga memutuskan hengkang dari partai yang telah membesarkan namanya. Padahal, ia menduduki jabatan strategis di Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina.

Dua bulan kemudian, tepatnya 14 Juni 2023, Sandi bergabung ke PPP. Ia diganjar jabatan tak kalah moncer sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dengan tugas pokok pemenangan PPP dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah 2024.

Tak hanya itu, oleh PPP, Sandi sempat diusulkan sebagai bakal cawapres pendamping bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Keputusan itu diambil melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP yang digelar Sabtu (17/6/2023).

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno setelah menghadiri Rapimnas VI PPP di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

PPP sempat optimis Sandi bakal dipilih jadi cawapres Ganjar. Memang, nama Sandiaga sempat masuk dalam bursa cawapres pendamping Ganjar.

Namun, dari sejumlah nama yang beredar, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akhirnya menunjuk sosok Mahfud MD sebagai rekan duet Ganjar pada Pilpres 2024.

Dengan demikian, pupus harapan Sandiaga menjadi calon RI-2 pada Pilpres 2024. Kendati demikian, PPP tetap berkoalisi dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar-Mahfud.

Kalah di pilpres

Selain PDI-P dan PPP, koalisi pendukung Ganjar-Mahfud juga diramaikan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hati Nuranoi Rakyat (Hanura).

Namun, kongsi ini gagal mengantarkan capres-cawapres yang mereka usung sebagai pemenang Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud harus berpuas diri di urutan ketiga dengan perolehan 27.040.878 suara atau 16,47 persen.

Suara Ganjar-Mahfud kalah jauh dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang meraup 96.214.691 suara (58,58 persen).

Ganjar-Mahfud juga tak lebih unggul dari pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang mendapat 40.971.906 suara (24,95 persen).

Dengan perolehan suara tersebut, praktis, Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Kendati pemerintahan baru belum terbentuk, PPP sempat melempar sinyal terbuka untuk merapat ke kubu pemenang. Akan tetapi, Plt Ketua Umum PPP menyebut, hingga saat ini belum ada tawaran untuk PPP bergabung ke gerbong Prabowo-Gibran.

“Kalau tawaran enggak adalah ini kan bukan dagang kerupuk ditawar-tawarin. Enggak lah kalau tawar-tawaran,” sebut Mardiono dihubungi Kompas.com, Jumat (15/3/2024).

Gugat ke MK

Terkait tidak lolosnya PPP ke parlemen, Mardiono meminta seluruh kader Partai Kabah menghormati hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI. Pada saat bersamaan, ia meminta kader serta caleg PPP untuk tenang dan fokus.

PPP memastikan akan mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, PPP mengeklaim menemukan selisih suara hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU dengan real count internal partai.

Baca juga: PPP Sebut Pergeseran Suara Pileg Paling Banyak di Papua, Noken Pindah Ke Partai Lain

"Pak Mardiono telah memberikan arahan agar kader dan caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tenang menyikapi pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU, sebab PPP memiliki data real count internal yang mencatatkan PPP lolos ambang batas parlemen 4 persen," kata Juru Bicara Mardiono, Imam Priyono, dalam keterangannya, Kamis (21/3/2024).

Imam mengatakan, rencana gugatan ke MK ini merupakan ikhtiar bagi PPP untuk menyikapi hasil rekapitulasi KPU. Segala sikap politik PPP, lanjut dia, akan dikonsolidasikan secara internal melalui musyawarah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Terpisah, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengaku terkejut dengan hasil Pemilu 2024. Ia mengeklaim, hasil tersebut berbeda dengan data internal partainya.

"Tentu kami terkejut dengan hasil rekapitulasi secara bertentangan karena tidak sesuai, berbeda dengan data internal kami," kata Awiek di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Rabu.

Awiek memastikan bahwa partainya akan mengajukan sengketa hasil Pemilu 2024 ke MK. Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini menyebut, partainya memiliki data dan bukti yang sangat lengkap untuk dibawa ke MK.

Lewat gugatan ke MK, PPP ingin mengembalikan suara partai yang hilang. Menurut Awiek, suara PPP pada Pemilu 2024 semestinya bisa mencapai 4,04 persen.

"(Itu) Hitungan kami, tetapi, sekali lagi, karena KPU sudah menetapkan ternyata di bawah memang ada pergeseran-pergeseran dan itu terlacak semuanya dan tidak perlu kami sampaikan ke media," katanya.