Menpan-RB Dukung Langkah Kemenlu Terapkan RB Berdampak

KOMPAS.com -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak.

Anas mengatakan bahwa Kemenlu memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.

Sebab, sebutnya, Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting menghubungkan Indonesia dengan dunia lewat diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif.

“Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” ungkap Anas melalui keterangan persnya, Rabu (2032024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Lowongan Staf Ahli Menpan-RB bagi PNS, Simak Syarat dan Cara Daftarnya!

Anas melanjutkan, salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi RB Tematik adalah melalui diplomasi ekonomi.

"Melalui diplomasi ekonomi, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan," paparnya.

Dengan diplomasi ekonomi, Kemenlu juga dapat memainkan peranan penting dengan promosi produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik untuk menembus pasar luar negeri.

"Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan," lanjut Anas.

Dia menilai, lewat diplomasi ekonomi, Kemenlu berperan aktif melaksanakan RB Tematik, khususnya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan investasi.

Baca juga: Disetujui Menpan-RB, Kabupaten Siak Dapat Jatah 994 Formasi ASN dan PPPK

“Diplomat-diplomat Indonesia diharapkan dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik,” ucapnya.

Dalam upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi.

"Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan," jelas Anas.

Tak hanya itu, Anas turut menyoroti soal digitalisasi. Dengan digitalisasi yang tepat, sasaran pelayanan akan lebih tepat.

"Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia, sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia,” imbuhnya.

Baca juga: Menpan-RB Sebut ASN Bakal Bisa Isi Jabatan di TNI-Polri