Menpan-RB Dukung Langkah Kemenlu Terapkan RB Berdampak

KOMPAS.com -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak.

Anas mengatakan bahwa Kemenlu memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan dari reformasi birokrasi.

Sebab, sebutnya, Kemenlu sebagai bagian dari mesin birokrasi berperan penting menghubungkan Indonesia dengan dunia lewat diplomasi yang efektif dan birokrasi yang responsif.

“Kemenlu juga memiliki peran dalam penerapan reformasi birokrasi tematik,” ungkap Anas melalui keterangan persnya, Rabu (2032024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Lowongan Staf Ahli Menpan-RB bagi PNS, Simak Syarat dan Cara Daftarnya!

Anas melanjutkan, salah satu peran penting Kemenlu dalam implementasi RB Tematik adalah melalui diplomasi ekonomi.

"Melalui diplomasi ekonomi, Kemenlu dapat memperluas jaringan investasi dengan negara-negara mitra, termasuk memfasilitasi dialog dengan investor asing dan mengurangi hambatan perdagangan," paparnya.

Dengan diplomasi ekonomi, Kemenlu juga dapat memainkan peranan penting dengan promosi produk dalam negeri dengan memperluas pasar bagi produk domestik untuk menembus pasar luar negeri.

"Hal ini juga dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama sebagai upaya dalam melakukan program-program penanggulangan kemiskinan," lanjut Anas.

Dia menilai, lewat diplomasi ekonomi, Kemenlu berperan aktif melaksanakan RB Tematik, khususnya untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan investasi.

Baca juga: Disetujui Menpan-RB, Kabupaten Siak Dapat Jatah 994 Formasi ASN dan PPPK

“Diplomat-diplomat Indonesia diharapkan dapat memaparkan potensi investasi di Indonesia dengan baik,” ucapnya.

Dalam upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, Kemenlu juga berperan dalam melakukan diplomasi teknologi.

"Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara maju, terutama dalam hal teknologi, termasuk pertukaran pengetahuan mengenai strategi digitalisasi pemerintahan," jelas Anas.

Tak hanya itu, Anas turut menyoroti soal digitalisasi. Dengan digitalisasi yang tepat, sasaran pelayanan akan lebih tepat.

"Penerapan digitalisasi ini juga dapat diterapkan di seluruh perwakilan Indonesia, sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai belahan dunia,” imbuhnya.

Baca juga: Menpan-RB Sebut ASN Bakal Bisa Isi Jabatan di TNI-Polri

Menpan-RB apresiasi Kemenlu

Anas juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Kemenlu dalam melakukan RB di lingkup internal Kemenlu. Kementerian ini bahkan menunjukkan hasil RB yang terus membaik dari tahun ke tahun.

"Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu pada tahun 2023 lalu mencapai kategori BB dan predikat Sangat Baik. Capaian ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata RB kementerian dan lembaga," ucapnya.

Pola yang sama juga berlaku pada nilai SAKIP sebagai upaya mendorong akuntabilitas kinerja. Pada 2023, Kemenlu mendapatkan nilai SAKIP kategori BB dan predikat Sangat Baik. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata SAKIP kementerian dan lembaga secara nasional.

Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), dari 2017-2023, Kemenlu sudah memiliki 17 unit kerja berpredikat ZI. Sebanyak 12 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan lima unit kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca juga: Menpan-RB dan Kapolri Bahas Penguatan Kelembagaan hingga Resiprokal Pengisian Jabatan ASN dan Polri

Selain perbaikan birokrasi, Kemenlu juga terus melakukan peningkatan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pada 2023, Indeks SPBE Kemenlu mencapai 3,26, atau naik dari nilai 2,87 dari tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan, masih terdapat catatan perbaikan, khususnya dalam optimalisasi terhadap aspek kebijakan dan manajemen SPBE," jelasnya.

Anas pun menyampaikan pujiannya terhadap Kemenlu yang telah menunjukkan capaian RB Tematik cemerlang. Kinerja Kemenlu sudah baik dan perlu terus didorong untuk meningkatkan penyederhanaan proses birokrasi.

"Utamanya di seluruh perwakilan Indonesia, sehingga terus memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong RB. Bahkan sebelum ada RB, Kemenlu sudah mengimplementasikannya lewat penerapan sistem merit.

Baca juga: Menpan-RB: Tidak Semua Jabatan ASN Bisa Diisi TNI-Polri, Bukan Aturan Baru

“Semangat Reformasi Birokrasi ini terus terbawa hingga saat ini. Dengan komitmen dan kerja keras jajaran Kemenlu untuk memperkuat implementasi RB, Insya Allah apa yang dilakukan oleh Kemenlu dapat bermanfaat dan berdampak bagi Indonesia,” paparnya.