Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Sindir KPU Jabar yang Belum Datang Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Kompas.com - 16/03/2024, 15:44 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari menyorot KPU Provinsi Jawa Barat yang masih belum menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional.

Padahal, menurut Hasyim, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya sudah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional.

Diketahui, hasil rekapitulasi tingkat nasional harus diselesaikan dan diumumkan KPU pada 20 Maret mendatang.

Baca juga: Raih Lebih dari 4 Juta Suara, KPU Umumkan Prabowo-Gibran Menang di Sumut

"Mohon maaf, Jawa Barat ini baru kali ini klasternya ikut klaster Papua. Padahal KPU KPU Jawa lain sudah selesai semua. Ini kan penting jadi perhatian," kata Hasyim dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Selain itu, Hasyim juga menyebut lokasi Kantor KPU di Jakarta juga tidak jauh dari Jawa Barat.

"Jawa Barat kan dekat dari sini ya. Masa ini rekapitulasinya klasternya ikut klaster Papua," tambahnya.

Baca juga: Polisi Terjunkan 1.197 Personel Jaga Demo di Bawaslu dan KPU RI

KPU Jawa Barat diharapkan bisa segera merampungkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi agar segera melanjutkan ke tingkat nasional.

"Jawa Barat info terbang ke Jakarta kapan? Moga-moga bisa hari ini atau besok," ucap Hasyim.

Lebih lanjut, ia menyampaikan semua provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kemudian, Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan juga sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional.

Baca juga: Rekapitulasi Hari ke-17 Diwarnai Aksi Demo Pro dan Kontra Hasil Pemilu di Depan KPU

Sementara provinsi yang masih belum melakukan rekapitulasi tingkat nasional hingga hari ini adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Kemudian Papua Barat sudah. Papua Selatan sudah. Yang belum Papua Induk, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Jawa Barat," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, KPU Provinsi Papua Tengah kemungkinan akan datang ke Jakarta pada hari ini.

Menurut Hasyim, jika memungkinkan rekapitulasi nasional untuk Papua Tengah bisa dilakukan malam ini.

Baca juga: Saat KPU RI Akui Punya Kerja Sama dengan Alibaba Cloud di Persidangan Sengketa Informas

"Nanti bapak ibu saksi akan mendapat info perkembangan lebih lanjut. Kalau bisa malm ini, ya malam ini. Kalau belum bisa ya, mulai besok," ucap dia.

Selain itu, menurut Hasyim, sejumlah KPU lain yang ada di Papua dan KPU Provinsi Maluku juga akan melakukan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat nasional pada Minggu (17/3/2024) besok.

"Kemudian Maluku, besok tanggal berapa besok? 17 ya. KPU KPU (di) Papua yang lain (tanggal) 17," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com