Salin Artikel

Hasyim Sindir KPU Jabar yang Belum Datang Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

Padahal, menurut Hasyim, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya sudah selesai melakukan rekapitulasi tingkat nasional.

Diketahui, hasil rekapitulasi tingkat nasional harus diselesaikan dan diumumkan KPU pada 20 Maret mendatang.

"Mohon maaf, Jawa Barat ini baru kali ini klasternya ikut klaster Papua. Padahal KPU KPU Jawa lain sudah selesai semua. Ini kan penting jadi perhatian," kata Hasyim dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

Selain itu, Hasyim juga menyebut lokasi Kantor KPU di Jakarta juga tidak jauh dari Jawa Barat.

"Jawa Barat kan dekat dari sini ya. Masa ini rekapitulasinya klasternya ikut klaster Papua," tambahnya.

KPU Jawa Barat diharapkan bisa segera merampungkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi agar segera melanjutkan ke tingkat nasional.

"Jawa Barat info terbang ke Jakarta kapan? Moga-moga bisa hari ini atau besok," ucap Hasyim.

Lebih lanjut, ia menyampaikan semua provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Kemudian, Provinsi Maluku, Papua Barat, dan Papua Selatan juga sudah melakukan rekapitulasi tingkat nasional.

"Kemudian Papua Barat sudah. Papua Selatan sudah. Yang belum Papua Induk, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Jawa Barat," ucap dia.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, KPU Provinsi Papua Tengah kemungkinan akan datang ke Jakarta pada hari ini.

Menurut Hasyim, jika memungkinkan rekapitulasi nasional untuk Papua Tengah bisa dilakukan malam ini.

"Nanti bapak ibu saksi akan mendapat info perkembangan lebih lanjut. Kalau bisa malm ini, ya malam ini. Kalau belum bisa ya, mulai besok," ucap dia.

Selain itu, menurut Hasyim, sejumlah KPU lain yang ada di Papua dan KPU Provinsi Maluku juga akan melakukan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat nasional pada Minggu (17/3/2024) besok.

"Kemudian Maluku, besok tanggal berapa besok? 17 ya. KPU KPU (di) Papua yang lain (tanggal) 17," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/16/15440991/hasyim-sindir-kpu-jabar-yang-belum-datang-rapat-pleno-rekapitulasi-nasional

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke