Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada Ketua DPW Nasdem DKI Berganti, Kini Dipimpin Wibi Andrino

Kompas.com - 16/03/2024, 15:02 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wibi Andrino ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta menggantikan Nurcahyo menjelang Pilkada DKI Jakarta yang akan dihelat November 2024.

Penunjukan itu diresmikan dengan penyerahan surat tugas oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem, Hermawi Taslim.

"Jadi mulai hari ini secara resmi kendali DPW partai Nasdem DKI akan dipegang oleh, akan dilanjutkan oleh Pak Wibi. Pak Yoyo akan mendapatkan tugas baru secara khusus," kata Hermawi saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2024).

Baca juga: Berpotensi Dapat 11 Kursi di DPRD DKI, Nasdem: Ini Kenaikan yang Signifikan

Nurcahyo, kata Hermawi, akan diberikan tugas khusus secara langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tugas itu akan diberikan pada Selasa (19/3/2024) pekan depan.

Wibi menambahkan, ia turut berterima kasih karena dipercaya sebagai Ketua Umum DPW Nasdem DKI Jakarta.

Baca juga: Pemilu 2024, Golkar, Nasdem, dan Demokrat 3 Besar di Sulawesi Tengah

Baca juga: Pemilu 2024, Golkar, Nasdem, dan Demokrat 3 Besar di Sulawesi Tengah

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Nurcahyo yang sejauh ini membimbing sehingga ia merasa mampu menjalani tugasnya kedepan.

"Saya ingin ucapkan Terima kasih ke mas Yoyok sbg senior dan mentor saya yang telah bimbing saya sampai saat ini untuk melanjutkan tugas beliau di DK Jakarta," tuturnya.

Wibi yakin, Nurcahyo akan mendapat tugas yang jauh lebih berat dibandingkan dengan Ketua DPW DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com