Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PPP Ingatkan Sandiaga Fokus Kawal Suara ketimbang Bicarakan Langkah Politik Partai

Kompas.com - 15/03/2024, 16:01 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rusli Effendi meminta Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno fokus mengawal suara partainya pada Pemilu 2024.

Ia menyebutkan, statemen Sandiaga tidak merepresentasikan langkah politik PPP ke depan.

“Pak Sandiaga harus fokus kepada tugasnya, bagaimana mengawal PPP lolos dari ambang batas parlemen 4 persen. Posisi Pak Sandi sebagai Ketua Bappilu bersifat ad hoc dan memiliki tupoksi yang tidak bisa keluar dari pokok yakni kemenangan pemilu sampai tuntas,” sebut Rusli dalam keterangannya pada Kompas.com, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Sandiaga Lapor Jokowi soal Tiket Transportasi Merangkak Naik Jelang Mudik Lebaran

Ia menekankan, saat ini PPP belum mengambil keputusan apa pun soal langkah politik ke depan, apakah itu soal bergabung dengan pemerintahan selanjutnya maupun penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Karena kami belum mengambil keputusan apapun,” ucap dia.

Rusli menuturkan, PPP punya mekanisme internal untuk memutuskan segala kemungkinan ke depan.

Selain itu, keputusan politik itu menjadi ranah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menyampaikan pada publik.


“Tentu ada mekanisme partainya, melalui rapat dan musyawarah. Kemudian nanti kebijakan tetap ada di ketum,” imbuh dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Nyatakan Siap Jika Diajak Gabung di Pemerintahan Baru

Sebelumnya, Sandiaga sempat menyampaikan kesediaannya jika ditawari kembali bergabung ke kabinet dalam pemerintahan ke depan.

Ia mengatakan, PPP pun akan menyambut dengan tangan terbuka jika tawaran itu muncul.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com