Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Lapor Jokowi soal Tiket Transportasi Merangkak Naik Jelang Mudik Lebaran

Kompas.com - 13/03/2024, 19:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melaporkan mahalnya harga tiket transportasi menjelang mudik Lebaran kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Sandi menyampaikan, pihaknya akan mencari solusi dari melonjaknya harga tiket transportasi tersebut.

"Tadi kita laporkan juga ini ke Pak Presiden, jelang mudik tiket pesawat mahal, tiket transportasi secara menyeluruh meningkat, ini nanti ada langkah selanjutnya," kata Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

Baca juga: Menaker: Pembayaran THR Paling Lambat H-7 Lebaran, Tak Boleh Dicicil

Sandi menuturkan, pihaknya akan berupaya menekan harga tiket. Salah satu caranya adalah memastikan jumlah pesawat yang beroperasi di Tanah Air lebih banyak.

Ia mengaku, untuk mengakomodasi jumlah pemudik di tahun ini, Indonesia kekurangan 300-350 jumlah penerbangan.

"Kita masih ada kekurangan antara 300-350 pesawat, maka kita harus segera datangkan. Dengan penambahan jumlah penerbangan, akan meningkatkan ketersediaan kursi dan harga tiket akan makin bisa lebih terjangkau," tutur Sandi.


Di sisi lain ia meminta masyarakat untuk memesan dan membeli tiket sejak awal. Sebab, harga tiket akan makin melonjak menjelang puncak mudik Lebaran.

Ia meminta masyarakat memastikan perencanaan mudik dilakukan di pekan pertama bulan Ramadhan.

Baca juga: Mudik Lebaran 2024, Garuda Indonesia Akan Operasikan 170 Penerbangan Tambahan

"Jangan tunggu akhir-akhir karena akan meningkat harganya, pastikan juga semua perencanaan dilakukan di minggu pertama Ramadhan," tuturnya.

Sandi juga mengimbau masyarakat untuk mudik lebih dulu dan menerapkan kerja dari rumah (work from home) atau kerja dari tempat yang dituju (work from destination) sesuai kebijakan perusahaan.

"Kita imbau lebih kepada pendekatan dari work from destination atau work from home di mana mereka merencanakan berangkat lebih awal sehingga masih bisa mendapatkan tiket yang terjangkau harganya," jelas Sandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com