Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Rahardjo Ungkap Kenaikan Suara Tak Wajar Caleg DPD Jatim, dari Posisi Kelima Lompat ke Pertama

Kompas.com - 13/03/2024, 17:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Agus Rahardjo mengungkap terjadinya dugaan kecurangan Pemilu 2024 di dalam proses penghitungan suara.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencalonkan diri untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur itu, sempat berada di urutan keempat ketika data penghitungan suara yang telah dihimpun KPU mencapai 79,99 persen pada 5 Maret 2024.

Sebagai informasi, hanya empat calon anggota DPD yang akan melenggang ke Senayan untuk setiap provinsi.

“Waktu tanggal 5 Maret yang sudah dikeluarkan data dari KPU itu 79,99 persen artinya 80 persen. Itu saya masih di ranking 4," kata Agus saat ditemui awak media di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Merasa Suaranya Dicurangi, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Lapor Bawaslu

Ia menambahkan, perbedaan suara antara dirinya dengan caleg DPD lain bernama Nawardi yang berada di urutan kelima mencapai 200 ribu suara.

Namun, setelah Sirekap KPU tak bisa diakses dan proses rekapitulasi suara berlangsung dari Formulir C1 ke D.Hasil, suara Nawardi tiba-tiba melonjak signifikan dan bahkan berada di urutan pertama.

Hal ini kemudian membuat nama Agus yang semula berada di urutan keempat tergeser ke urutan kelima.

 

“Sehingga yang tadinya nggak dapat apa apa itu berapa ribu satu kecamatan? Sekitar 5 ribu, 6 ribu itu per kecamatan,” ucapnya.

 

Atas peristiwa tersebut, Agus kemudian melaporkannya ke Bawaslu, sehingga lembaga penyelenggara pemilu itu dapat mengusut dugaan kecurangan yang terjadi.

Baca juga: Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo Lapor ke Bawaslu Jatim, Diduga Ribuan Suaranya Hilang

Menurutnya, jika setiap kecamatan terdapat penambahan suara tidak wajar mencapai 5 sampai 6 ribu, maka tidak mengherankan jika setiap kabupaten suara terkait bertambah hingga 500 ribu.

“Ada yang 500 lebih, ada yang mendekati angka 500 (ribu). Itu kan aneh bagi kita. Makanya pak Ketua Bawaslu tadi juga menyampaikan akan menindaklanjuti,” tutur Agus.

Melansir Kompas.id, Agus gagal melenggang ke Senayan karena tidak lolos dan hanya menduduki peringkat ke lima. Di Jawa Timur, hanya empat calon DPD dengan suara terbanyak yang dinyatakan masuk Senayan.

Agus mengungkapkan, di antara dugaan kecurangan itu berupa perolehan dan penambahan suara tidak wajar dari calon bernama Nawardi.

Nawardi yang sedianya berada di urutan kelima sementara Agus di posisi keempat. Namun, dalam kurun waktu 9 dan 10 maret Nawardi memperoleh kenaikan suara yang ganjil.

Baca juga: Agus Rahardjo Diadukan ke Polisi Usai Bicara Intervensi Kasus E-KTP, Jokowi: Saya Belum Tahu

Di Sumenep ia mendapatkan suara tambahan 339.602 suara, Sampang 533.796, dan Bangkalan 497.372 suara. Secara keseluruhan, Nawardi mendapatkan 1,7 juta suara.

Ia pun melompat dari posisi kelima menduduki urutan pertama. Sementara, Agus bergeser dari posisi keempat menjadi urutan kelima.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com