Jokowi Diprediksi Jadi Dewan Pembina Jika Gabung Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan bakal diberi posisi selain ketua umum, jika pada suatu saat benar-benar bergabung ke Partai Golkar.

Isu mengenai kecenderungan Jokowi bakal berlabuh ke Partai Golkar mencuat, setelah hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merenggang terkait dinamika politik saat pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, apabila Jokowi memang memutuskan bergabung dengan Golkar setelah masa jabatannya selesai, kemungkinan besar dia bakal diberi posisi sebagai sesepuh atau politikus senior.

"Terkait masa depan politik Jokowi, semua kemungkinan masih berpeluang untuk terjadi. Boleh jadi bukan untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tapi sebagai Dewan Pembina dan sejenisnya, yang membuat posisi Jokowi secara simbolik lebih senior ketimbang seorang ketua umum," kata Jannus dalam pernyataannya yang dikutip pada Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Jokowi Cuma Senyum Saat Ditanya Lagi soal Gabung Golkar

"Untuk menjadi Ketum nampaknya cukup berat, karena posisi Jokowi sudah bukan lagi presiden setelah Oktober 2024 nanti. Tapi sebagai anggota dewan pembina, nampaknya peluang Jokowi sangat besar," lanjut Jannus.

Posisi sebagai Dewan Pembina dianggap lebih cocok dan sepadan dengan Jokowi mengingat dia adalah presiden.

Di sisi lain, sambung Jannus, jika Jokowi bergabung dan kemudian menduduki posisi ketua umum dikhawatirkan bakal menimbulkan gejolak di internal partai berlambang pohon beringin itu. Sebab di dalam Golkar juga terdapat faksi-faksi politik.

"Walaupun meraih suara nomor dua terbanyak, di dalam Golkar sendiri kurang terlalu solid," ujar Jannus.

Baca juga: Pengamat: Golkar Lebih Realistis untuk Jokowi ketimbang Gerindra

"Jadi masih sangat mungkin Jokowi untuk masuk dan menjadi solidarity maker di dalam Partai Golkar untuk meredam perpecahan faksi-faksi yang ada di dalam Golkar selama ini," sambung Jannus.

Isu soal rencana bergabungnya Presiden Jokowi ke Partai Golkar sebelum atau sesudah periode kedua pemerintahannya berakhir semakin santer.

Sampai saat ini status Presiden Jokowi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi dipertanyakan, meskipun partai berlambang banteng bermoncong putih itu tidak pernah secara tegas menyatakan status keanggotaan Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi membiarkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi calon presiden (Capres) nomor 2 Prabowo Subianto.

Baca juga: Isu Jokowi Gabung Golkar, Jusuf Kalla: Kalau Posisi Ketua, Minimal 5 Tahun Jadi Pengurus Dulu

Gibran juga merupakan kader PDI-P dan menang saat diusung mereka dalam pemilihan kepala daerah Kota Solo pada 2020 silam.

Hubungan antara PDI-P dan Jokowi akibat persaingan politik dalam Pilpres 2024 terlihat kurang harmonis.

Di sisi lain, PDI-P juga mengusung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kini PDI-P juga turut mengomentari soal peluang mengajukan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait dugaan pelanggaran pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Padahal, PDI-P sampai saat ini masih menjadi salah satu partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Idrus Marham: Hubungan Pak Jokowi dengan Golkar, Suasana Kebatinannya Memang Dekat

Isu Jokowi yang disebut bakal bergabung ke Golkar mencuat ketika dia mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, pada 16 Desember 2023.

Saat itu Jokowi ditanya alasan mengenakan dasi berwarna kuning, lantaran biasanya kerap mengenakan dasi berwarna merah dalam lawatan ke luar negeri.

Partai Golkar pun menyatakan mereka sangat senang jika Jokowi memang berniat bergabung.

"Cuma kita lihat seperti apa. Kalau mau gabung ya seperti apa. Kita harus menunggu. Saya hanya bisa berdoa semoga bergabung beneran," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar sekaligus Ketua Umum ormas pendiri Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, Selasa (27/2/2024) lalu.