Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR.
Menurut dia, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.
Sementara itu, pasangan Ganjar, Mahfud MD mengatakan bahwa hak angket bisa berujung pada pemakzulan atau impeachment untuk Presiden Jokowi.
Hak angket, kata dia, adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kisruh Pemilu 2024. Jalur yang dimaksud adalah jalur politik.
Baca juga: Jokowi Diprediksi Bakal Terus Gerilya sampai Isu Hak Angket Pemilu Layu
Meski demikian, ditegaskannya bahwa hak angket itu tidak bisa mengubah hasil Pemilu.
"Jalur politik melalui Angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya," kata Mahfud MD dalam postingan X (sebelumnya Twitter) pribadinya @mohmahfudmd, Senin (26/2/2024).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.