Airlangga Ungkap Alasan Program Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Tak Dibahas di Rapat Kabinet: Enggak Pakai Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan program pasangan calon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD tidak dibahas dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) kemarin.

Adapun program yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna untuk masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 adalah program makan siang gratis milik paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Enggak pakai anggaran, hehe," katanya singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Soal Program Makan Siang Gratis, Pemerintah Klaim Sudah Punya Pengalaman

Airlangga lantas menjelaskan alasan pemerintah sudah membahas program makan siang gratis saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pilpres 2024.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan amplop anggaran.

"Itu kan namanya envelop. Amplop. Amplop anggaran, kan harus dibaca detailnya lagi," ujar dia.

Saat ditanya mengapa program makan siang gratis tidak dibahas dan dimasukkan dalam APBN-P yang bergulir pada Juni 2025, ia memilih bungkam.

"Bukannya dibahas di APBN-P, Pak, nanti harusnya?" tanya awak media.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo Sudah Dibahas di Sidang Kabinet, Pimpinan Banggar DPR: Tidak Wajar!

Ia terdiam sesaat sebelum melambaikan tangan dari dalam mobil dan meninggalkan kompleks Istana.

Sebelumnya diberitakan, Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak tepat apabila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Kata Menko PMK Soal Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas Meski Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih

Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang.

Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.