Makan Siang Gratis Dibahas dalam Rapat Kabinet Jokowi, Menko PMK: Untuk Jaga-jaga Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pemerintah hanya melakukan antisipasi dengan mulai membahas program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Muhadjir menyebutkan, pembahasan sudah dimulai supaya ada kesinambungan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan presiden berikutnya.

"Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: KSP Tegaskan Sidang Kabinet Tak Bahas Detail Program Makan Siang Gratis Prabowo

Muhadjir menuturkan, program makan siang gratis itu bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 maupun RAPBN Perubahan 2025.

Menurut dia, yang terpenting adalah program tersebut kompatibel dengan anggaran yang disusun oleh pemerintahan Jokowi.

"Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini smooth saja," ujar mantan Menteru Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Muhadjir pun menilai tak ada yang salah dengan langkah pemerintah membahas program makan siang gratis meski Prabowo belum ditetapkan sebagai calon presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR, masih pemabahasan kok," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Baca juga: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Masuk RAPBN 2025, Per Anak Dapat Rp 15.000

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.