KSP Tegaskan Sidang Kabinet Tak Bahas Detail Program Makan Siang Gratis Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menegaskan bahwa sidang kabinet paripurna tak membahas membahas secara detail program makan siang gratis.

Program makan siang gratis sendiri merupakan janji kampanye calon presiden (capres) nomor urut 3 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Abraham menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dalam sidang tersebut tak memberikan arahan secara detail mengenai program makan siang gratis.

"Jadi sidang kabinet kemarin, dari arahan Presiden tidak ada arahan program secara detail," ujar Abraham dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Masuk RAPBN 2025, Per Anak Dapat Rp 15.000

Abraham mengungkapkan, Jokowi dalam sidang kabinet tersebut menyampaikan mengenai Rencana Kerja Pemerintaha (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025.

Abraham menyebut hal tersebut menjadi arahan Jokowi karena menyadari pentingnya sebuah kesinambungan pembangunan pasca-berakhirnya masa pemerintahan saat ini.

"Jadi Presiden menyampaikan RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal tahun 2025 seperti jembatan menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini," ungkap dia.

Abrahan tak membantah bahwa pembahasan program untuk tahun depan merupakan hal yang lazim untuk dibicarakan oleh pemerintah di tahun sebelumnya.

"Iya, karena proses perencanaan penganggaran ini membutuhkan waktu yang lama, karena itu dalam sidang kabinet kemarin harapannya kick off segera bisa dilakukan, pembahasan bisa langsung dilakukan," tegas dia.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Adapun sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2024, rencana kerja pemerintah dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.

Dalam sambutannya , Jokowi mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu program kerja mendatang juga harus bisa mengakomodasi program dari presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.

"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," kata dia.