Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Masuk RAPBN 2025, Per Anak Dapat Rp 15.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) turut membahas program makan siang gratis.

Dalam sidang itu, para menteri Kabinet Indonesia Maju membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025.

Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Program itu dibahas dalam rapat meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil hitung manual sebagai hasil resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Meski dalam hasil hitung cepat (quick count), pasangan calon nomor 2 ini memang unggul dengan perolehan 58 persen dibanding dua pasangan calon lainnya.

Pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet diungkapkan oleh menteri-menteri ekonomi Presiden Joko Widodo.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, makan siang gratis menjadi salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan.

Pembahasan program ikonik diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Makan Siang Gratis Bikin Utang Pemerintah Bertambah? Menko Airlangga: Budget Defisit Hampir Sama...

Dengan begitu, APBN tahun 2025 lebih relevan karena telah mengakomodasi berbagai program pemerintah.

Tahap awal

Namun, ia menegaskan, penyusunan ini baru tahap awal. RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan disusun setelah hasil hitung manual KPU keluar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah belum memutuskan pagu indikatif dari masing-masing pos pendapatan dan belanja negara.

Dia mengatakan, perencanaannya masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Baru pada bulan depan, pemerintah akan fokus menentukan pagu indikatif, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

"Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," ucap Sri Mulyani.