Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Masuk Kabinet, Politikus PDI-P: Presiden Tentu Sudah Pertimbangkan Matang

Kompas.com - 22/02/2024, 15:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno memandang bahwa keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan hak prerogatif.

Dia meyakini bahwa Jokowi sudah melakukan pertimbangan dengan matang sebelum memutuskan AHY masuk dalam kabinet.

"Kami melihat hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden tentu telah mempertimbangkan dengan matang," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Dengan resminya AHY menjadi menteri, maka Partai Demokrat kini menjadi partai yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Baca juga: Tegaskan Kini Jadi Parpol Koalisi Pemerintah, Demokrat Singgung Parpol Koalisi tapi Bersikap Oposisi

Hal ini artinya Demokrat juga satu posisi koalisi dengan PDI-P, yakni sama-sama mendukung pemerintahan.

Menanggapi posisi Demokrat kini, Hendrawan menilai Jokowi juga pasti memahami bahkan sudah mengantisipasi timbulnya asumsi politik imbas keputusannya tersebut.

"Presiden telah mempertimbangkan dengan matang, termasuk antisipasi terhadap anomali dan disrupsi politik yang mungkin terjadi," ujar Hendrawan.

Namun, dia tak menjawab tegas sikap PDI-P atas keputusan Jokowi melantik AHY sebagai menteri yang berdampak pada bergabungnya Demokrat sebagai partai pendukung pemerintahan.

Hendrawan hanya mengatakan bahwa menentukan menteri dalam kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Hak prerogatif dimiliki dan melekat pada Presiden. Soal putusan lain di luar itu, merupakan kewenangan Ketum (PDI-P) sesuai amanat Kongres," kata Hendrawan.

Baca juga: Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

Sebagai informasi, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 21 Februari 2024.

Pelantikan itu Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34P Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode sisa masa jabatan 2019- 2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres itu ditetapkan pada 20 Februari 2024.

Adapun AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.

Sementara itu, Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hadi Tjahjanto menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya telah mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Demokrat Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Lepas dari Bayang-bayang PDI-P

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com