Merapatnya Demokrat ke Kabinet Jokowi, Menyisakan PKS sebagai Satu-satunya Oposisi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kian gemuk. Sedikitnya, delapan dari sembilan partai politik Parlemen mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Gerbong koalisi pendukung pemerintah bertambah setelah Partai Demokrat resmi bergabung. Ini ditandai dengan penunjukan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024, di sisa masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang tinggal delapan bulan lagi.

Sebelumnya, selama 9 tahun 4 bulan atau sejak pemerintahan Jokowi periode pertama tahun 2014, Demokrat mengambil peran sebagai oposisi. Partai bintang mercy itu rajin mengkritik kebijakan pemerintah.

Baca juga: Kursi Menteri untuk AHY, Syukur SBY, dan Keyakinan Jokowi...

Namun, dengan masuknya AHY ke jajaran Kabinet Indonesia Maju, Demokrat menegaskan posisinya di sisi pemerintahan.

"Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan. Mengakhiri semua perjalanan kami selama ini," ujar AHY usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Atas merapatnya Demokrat ke Istana, praktis, tersisa satu partai politik (parpol) Parlemen di luar pemerintahan. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju dan tetap berperan sebagai oposisi.

Kian Gemuk

Sedianya, pada awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, gerbong partai politik pendukung belum segemuk sekarang. Dalam perjalanannya, parpol yang merapat ke Koalisi Indonesia Maju terus bertambah.

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sendiri, Jokowi-Ma’ruf didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Bulan Bintang (PBB) juga mendukung pasangan ini.

Saat itu, Jokowi-Ma’ruf bersaing dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, dan Partai Berkarya.

Baca juga: AHY Jadi Menteri, Peringatan untuk PDI-P, PKB, dan Nasdem

Begitu Jokowi-Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019, Gerindra yang selama lima tahun pemerintahan Jokowi periode pertama atau 2014-2019 menjadi oposisi, bergabung ke pemerintah.

Saat Jokowi mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, 23 Oktober 2019, Gerindra diganjar dua kursi menteri. Keduanya, yakni, kursi Menteri Pertahanan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, serta kursi Menteri Perikanan dan Kelautan untuk Edhy Prabowo.

Setelahnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan dengan tiga partai yang berperan sebagai oposisi, yakni PAN, Demokrat, dan PKS. Namun, pada Agustus 2021, PAN di bawah kepemimpinan ketua umum Zulkifli Hasan menyatakan dukungan ke pemerintah.

Meski begitu, PAN tak langsung mendapatkan kursi menteri. Partai matahari putih itu baru masuk ke Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni 2022, ditandai dengan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Pada saat bersamaan, Jokowi juga melantik wakil menteri yang berasal dari dua partai politik non Parlemen. Dua partai politik tersebut turut mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.