Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Lepas dari Bayang-bayang PDI-P

Kompas.com - 21/02/2024, 15:48 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayinto menilai, keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri menandakan Jokowi telah lepas dari bayang-bayang PDI-P dan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Adi menengarai, selama hampir 10 tahun terakhir, Megawati dan PDI-P lah yang mengganjal Partai Demokrat untuk masuk ke kabinet Jokowi. 

Hal itu tak terlepas dari faktor sejarah buruknya hubungan Megawati dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, Jokowi pun memasukkan AHY ke kabinet setelah hubungannya dengan PDI-P dan Megawati memburuk pada beberapa waktu terakhir.

"Penunjukan AHY sebagai menteri mengindikasikan bahwa Jokowi tak perlu lagi berkomunikasi dengan PDI-P sebagai partainya. Ini efek hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian memburuk," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Jokowi Mengaku Tidak Ragu Angkat AHY Jadi Menteri ATR, Ini Alasannya

Adi pun berpandangan, sikap Jokowi memasukkan AHY ke kabinet juga menunjukkan bahwa dirinya tak terikat siapa pun soal resuffle.

Pelantikan AHY juga dianggap menandakan politik rekonsiliasi karena Demokrat yang sudah 9 tahun berada di luar pemerintahan akhirnya mendapatkan kursi di kabinet.

"Sepertinya Jokowi ingin tunjukkan bahwa Jokowi tak ada persoalan dengan AHY, Demokrat, dan SBY selama ini, beda dengan PDI-P," ujar Adi.

Adi menambahkan, pelantikan AHY sebagai menteri juga dapat dipandang sebagai penghargaan dari Jokowi karena Demokrat mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Apa pun judulnya, paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata dia.

Baca juga: Perjalanan AHY Usai Pensiun Dini dari TNI: Gagal Jadi Gubernur DKI dan Cawapres, Akhirnya Jadi Menteri Jokowi

Sementara itu, Demokrat juga tidak punya cara lain untuk mengorbitkan karir politik AHY selain menerima tawaran Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet.

"Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat demokrat dukung penuh paslon 2 ini. Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak," kata Adi.

Adapun Jokowi melantik AHY sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Rabu pagi tadi.

AHY dilantik menjadi menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini bertugas sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Nasional
Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Nasional
Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Nasional
Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasional
Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Nasional
Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Caleg PKS Diduga Selundupkan 70 Kg Sabu, Polisi Usut Dugaan Uang Mengalir ke Partai

Nasional
Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Kapolri dan Kejagung Diminta Jelaskan Isu Jampidsus Dibuntuti, Tak Cuma Pamer Keakraban

Nasional
Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Soal Densus 88 Buntuti Jampidsus, Menko Polhukam: Kapolri dan Jaksa Agung Menghadap Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com