Salin Artikel

Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai "Middle Income Trap" Jadi Kenyataan

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo berharap agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Jangan sampai middle income trap jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, pada 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence,” katanya.

Pasalnya, index dependency ratio Indonesia pada 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti, periode puncak bonus demografi bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020.

“Angka index dependency ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020,” kata dr Hasto.

Hal tersebut dikatakan dr Hasto dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 bertema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa (20/2/2024). 

Untuk menyikapi hal tersebut, dr Hasto mengimbau data kependudukan harus dihidupkan. 

“Data dihidupkan sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data. Gubernur dan bupati takut lihat data atau gembira lihat data, ini artinya datanya hidup,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (21/2/2024).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk “Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020” menunjukkan penambahan penduduk Indonesia.

Penambahan penduduk diproyeksikan bakal menyentuh hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlah penambahan keseluruhan sebanyak 196,13 juta orang. Sementara itu, rasio ketergantungan diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. 

Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali. Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, yaitu dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. 

Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungan yang menunjukkan kenaikan, yakni sekitar 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik 54,13 persen pada 2020.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, tingkat ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Kampung KB

Lebih lanjut, dr Hasto menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dipunyai BKKBN di setiap desa.

Ia menyatakan, semua kampung diarahkan menjadi Kampung KB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.  

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku, tetapi (juga) untuk data lain,” ungkapnya. 

Dia menyebutkan, Kampung KB juga dipakai untuk penanganan stunting, demo memasak, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 

“Sekarang kami harus betul memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, kesehatan reproduksi,” urainya. 

Dia juga berpesan kepada semua pihak untuk mengubah pola pikir bahwa Kampung KB dicicil dari bangku sekolah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula peluncuran Population Clock, yakni sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, termasuk jumlah yang lahir dan yang meninggal. 

Hadir pada kesempatan itu Penjabat (Pj) Bupati Belitung Yuspian, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, jajaran eselon II Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, dan seluruh pegawai Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN perwakilan provinsi di seluruh Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/21/21133281/puncak-bonus-demografi-terlewati-kepala-bkkbn-jangan-sampai-middle-income

Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke