Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puncak Bonus Demografi Terlewati, Kepala BKKBN: Jangan Sampai "Middle Income Trap" Jadi Kenyataan

Kompas.com - 21/02/2024, 21:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo berharap agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap.

“Jangan sampai middle income trap jadi kenyataan. Kalau pendapatan per kapita tidak naik, pada 2040 jadi apa kita. Harus ada perubahan yang signifikan dan settle for excellence,” katanya.

Pasalnya, index dependency ratio Indonesia pada 2020 sebesar 44,33 persen. Ini berarti, periode puncak bonus demografi bukan terjadi pada 2030, tetapi pada 2020.

“Angka index dependency ratio setelah itu naik terus. Dihitung dengan cara apa pun hasilnya sama. Jadi, periode puncak bonus demografi Indonesia terjadi pada 2020,” kata dr Hasto.

Hal tersebut dikatakan dr Hasto dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2024 bertema “Pembangunan Berwawasan Kependudukan Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Santika, Belitung, Bangka Belitung, Selasa (20/2/2024). 

Baca juga: Wujudkan Generasi Emas, BKKBN Sulsel Kembangkan Program SMART Lansia

Untuk menyikapi hal tersebut, dr Hasto mengimbau data kependudukan harus dihidupkan. 

“Data dihidupkan sehingga kita cemas dan bergerak, seperti pesan Pak Presiden, hidupkan data. Gubernur dan bupati takut lihat data atau gembira lihat data, ini artinya datanya hidup,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (21/2/2024).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang bertajuk “Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020” menunjukkan penambahan penduduk Indonesia.

Penambahan penduduk diproyeksikan bakal menyentuh hampir 10 juta orang pada 2025, dengan jumlah penambahan keseluruhan sebanyak 196,13 juta orang. Sementara itu, rasio ketergantungan diproyeksikan menurun tipis, yakni 44,02 persen. 

Penambahan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan berkisar 2-4 juta penduduk setiap lima tahun sekali. Namun, pada 2045 dan 2050, proyeksi penambahan jumlah penduduk tidak meningkat signifikan, yaitu dari 213,18 juta orang pada 2045 menjadi 213,41 juta orang pada 2050. 

Baca juga: BKKBN: Waspada jika Perempuan Usia 16 Tahun Belum Menstruasi

Begitu juga dengan proyeksi rasio ketergantungan yang menunjukkan kenaikan, yakni sekitar 1-2 persen tiap lima tahun sekali. Proyeksi rasio ketergantungan akan naik 54,13 persen pada 2020.

Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Pada saat yang sama, tingkat ketergantungan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk usia tua pun meningkat.

Kampung KB

Lebih lanjut, dr Hasto menyinggung keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang dipunyai BKKBN di setiap desa.

Ia menyatakan, semua kampung diarahkan menjadi Kampung KB sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB.  

“Saya titip Kampung Keluarga Berkualitas menjadi pusat kegiatan. Tidak hanya Rumah Dataku, tetapi (juga) untuk data lain,” ungkapnya. 

Baca juga: Posyandu Remaja Dinilai Penting, Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Nikah Muda hingga Seks Terlalu Dini

Dia menyebutkan, Kampung KB juga dipakai untuk penanganan stunting, demo memasak, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), dan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 

“Sekarang kami harus betul memikirkan kesiapan remaja untuk menjadi keluarga, masalah seksualitas remaja, kesehatan reproduksi,” urainya. 

Dia juga berpesan kepada semua pihak untuk mengubah pola pikir bahwa Kampung KB dicicil dari bangku sekolah.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula peluncuran Population Clock, yakni sistem yang dapat melihat pertumbuhan jumlah populasi di Indonesia secara real time, termasuk jumlah yang lahir dan yang meninggal. 

Hadir pada kesempatan itu Penjabat (Pj) Bupati Belitung Yuspian, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto, jajaran eselon II Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, dan seluruh pegawai Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN perwakilan provinsi di seluruh Indonesia.

Baca juga: BKKBN: Pencegahan Stunting Upaya Tingkatkan Rata-rata IQ Penduduk Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com