Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jadi Ujung Tombak Pemilu 2024, Para Petugas KPPS Layak Terima Apresiasi

Kompas.com - 19/02/2024, 16:05 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Hingga Kamis (15/2/2024), mereka rela menyelesaikan tugas sambil sarapan, fokus pada pengisian rekapitulasi dan pengemasan administrasi.

Sementara itu, Ketua KPPS 33 Pasar Ambacang, Anesha Alvidril mengungkapkan bahwa proses rekapitulasi dan pengemasan logistik ke kotak suara tidak dapat diselesaikan dalam satu hari.

Baca juga: Jalan Rusak Parah, Mobil Pengangkut Logistik Hasil Pemilu Terpuruk di Kampar

Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayahnya, serta tingginya antusiasme pemilih.

Jumlah DPT mencapai 295 orang, dengan tambahan satu pemilih. Total pemilih yang memberikan suara mencapai 222 orang.

"Pascapemungutan suara, ada lebih dari 1.000 surat suara yang harus kami hitung dan teliti, memakan waktu yang cukup lama. Penghitungan selesai menjelang dini hari, dan melihat kondisi teman-teman yang sudah lelah, kami sepakat untuk melanjutkan rekapitulasi dan pengemasan administrasi ke kotak suara pada pagi hari," ujar Anesha.

Menurutnya, pengemasan logistik kembali ke kotak suara dijadwalkan selesai paling lambat pukul 09.00 WIB, masih dalam batas waktu tambahan yang ditetapkan oleh KPU.

Baca juga: Pleno Penghitungan Suara Dihentikan, KPU Banten Jamin Tak Ada Utak-atik Suara

Tercatat sebanyak 5.741.127 petugas KPPS direkrut oleh KPU untuk Pemilu 2024. Jika ditambah dengan petugas pengamanan, total ada 7,38 juta orang yang mengawal langsung proses pemungutan suara.

Apresiasi para pemimpin

Meski lelah dan menghadapi berbagai kendala, Budi, Faria, Anesha, dan jutaan petugas KPPS lainnya di seluruh Indonesia tetap teguh menjalankan tugas mereka.

Bagi mereka, menjalankan amanah negara tersebut adalah prioritas utama. Peluh dan keringat yang mereka curahkan sepatutnya diapresiasi. Mereka juga seharusnya dianggap sebagai pahlawan yang menjaga tonggak demokrasi.

Meskipun terkadang mendapat tekanan dan kritik yang meragukan kinerja mereka, para petugas KPPS layak bangga dan berbesar hati.

Baca juga: Penyebab Anggota KPPS di Bandung Barat Meninggal, Kelelahan Picu Serangan Jantung

Para capres yang bertarung dalam Pemilu 2024 juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada mereka.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan terima kasihnya kepada petugas KPPS dan petugas TPS.

“Sebagai warga negara saya ucapkan terima kasih kepada petugas KPPS, petugas TPS. Semua lancar,” kata Prabowo selepas memberikan suaranya di TPS 033 Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Sementara itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada petugas KPPS yang dianggapnya telah bekerja ekstra keras untuk mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Mahfud MD: Apapun Hasil Pilpres, Saya akan Terus Berjuang untuk Demokrasi dan Keadilan

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kami bangga dan hormat kepada para petugas yang wajahnya tidak pernah muncul, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua," tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kalimantan Timur (Kaltim) Rudiansyah menekankan pentingnya menempatkan petugas KPPS sebagai pejuang demokrasi, terutama di saat tidak banyak orang yang bersedia mengambil tanggung jawab tersebut.

Beban kerja yang berat, ditambah dengan tekanan psikologis akibat tuduhan dan cibiran, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

"Pemilu merupakan konsekuensi dari bentuk republik sebuah negara," kata Rudiansyah.

Baca juga: TNI AD Siap Bantu Pengamanan Pemilu di Papua yang Tertunda akibat Kontak Senjata

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com