Bak Tiru Jokowi, Megawati Bawa Kertas Tunjukkan Aturan Presiden Tak Boleh Kampanye Pakai Fasilitas Negara

• sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
• gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
• sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya;
• dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Baca juga: Minta Pendukung Jaga TPS demi Ganjar-Mahfud Menang 1 Putaran, Megawati: Jangan Nyoblos, lalu Pulang

Sebelumnya, Jumat (26/1/2024), Presiden Jokowi membuat video pembelaan diri terkait pernyataannya  mengenai presiden dan wakil presiden boleh ikut berkampanye.

Dalam video taping berdurasi 1 menit 35 detik yang disiarkan YouTube resmi Sekretariat Presiden itu, Jokowi menunjukkan aturan yang membolehkan presiden berkampanye. Aturan tersebut diperlihatkan Jokowi menggunakan karton lembaran karton berwarna putih.

Ia membacakan aturan yang tertulis, merujuk pada Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

"(Itu) jelas. Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu, jangan ditarik ke mana-mana," kata Jokowi.

Aturan lain yang ditunjukkan Jokowi yakni Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dijelaskan bahwa kampanye dan pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

"Sudah jelas semua kok. Sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana, saya hanya menyampaikan ketentuan perundang undangan karena ditanya," tambahnya.